> >

Sri Mulyani Sebut Belanja Daerah Diecer, Padahal Masyarakat Susah karena Pandemi Covid-19

Ekonomi dan bisnis | 14 September 2021, 12:23 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9/2021). (Sumber: Kompas/Heru Sri Kumoro)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah daerah belum mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat pandemi Covid-19 yang masih terjadi sekarang.

Seharusnya, belanja daerah difokuskan membantu masyarakat yang sedang kesulitan.

Selain tidak fokus, belanja pemda juga tidak produktif. Jenis program yang dibuat pemerintah daerah bisa mencapai 29.623, yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan pada tahun ini.

"Kita bisa bayangkan, ini yang disebut di-ecer-ecer ya seperti ini, pokoknya kecil-kecil tapi semuanya dapat, tidak memperhatikan apakah pengeluaran itu menghasilkan output dan outcome," kata Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (13/9/2021) sore.

"Belanja belum produktif, 32,4 persen belanja pegawai dan 11,5 persen belanja infrastruktur dan layanan publik," tambahnya.

Dana pemda juga banyak yang mengendap di bank, tidak digunakan untuk menyejahterakan rakyat.

Sampai Juli 2021, dana pemda yang mengendap di bank sebesar Rp173,73 triliun.

Baca Juga: Ribuan Orang Positif Covid Masuk Pusat Belanja, DPR Minta Pemerintah Telusuri

"Pemda seharusnya lebih serius dan cermat dalam membelanjakan anggarannya untuk membantu masyarakat di wilayahnya," ujar Sri Mulyani.

Untuk memperbaiki kualitas penggunaan anggaran pemda, pemerintah akan mengubah formula penetapan pagu dana alokasi khusus (DAU) melalui Rancangan Undang-Undang Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Penulis : Dina Karina Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV


TERBARU