Disurati Mendagri, Pemprov Bali Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Sampai Juni 2021

Diketahui, Mendagri Tito Karnavian sebelumnya mengirimkan surat teguran ke 19 pemerintah provinsi di Indonesia yang dinilai memiliki masalah dalam penyerapan anggaran kesehatan, termasuk anggaran insentif untuk tenaga kesehatan daerah.

Bali termasuk dalam 19 pemprov yang disurati Mendagri.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang alokasi anggaran innakes pada 2021 bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Pemerintah daerah diharapkan segera menyetujui usulan pembayaran insentif dan memroses anggaran yang ada agar bisa segera membayarkan.

Adapun dari siaran pers Pemprov Bali pada Senin (19/7/2021) terkait pemberitaan mengenai adanya teguran dari Mendagri terkait penyerapan anggaran kesehatan itu, disebutkan anggaran insentif tenaga kesehatan (innakes) penanganan Covid-19 di Bali sebesar Rp 47.017.500.000.

Realisasi pembayaran innakes sampai Juni 2021 sebesar Rp 22.851.785.991, atau penyerapannya sebesar 48,60 persen.

Dalam rilis Pemprov Bali itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyebutkan, Pemprov Bali sudah merealisasikan dana pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan sampai Juni 2021.

Laporan realisasi pembayaran innakes di Provinsi Bali itu sudah dikirimkan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (7/7/2021).

Data laporan belum diperbarui

Berkaitan dengan diterimanya surat teguran Mendagri itu, Indra menyatakan sudah berkomunikasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada Minggu (18/7/2021). Hasil dari komunikasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri disebutkan Kemendagri belum memperbarui data laporannya.

“Padahal, hingga Juni 2021, Bali sudah melakukan pembayaran. Untuk bulan Juli, tentunya masih berjalan,” kata Indra seperti disebutkan dalam rilis Pemprov Bali, Senin (19/7/2021).

Baca Juga: Kemenkeu Jawab Soal Pemotongan Insentif Nakes

 

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Kompas.id