Niatnya Biar Hemat, Pemilu Serentak 2019 Malah Boros Anggaran Rp179 M
Ekonomi dan bisnis | 30 Juni 2021, 11:13 WIBBPK menyatakan, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 kurang efektif dan kurang akuntabel. Menurut BPK, pemilu serentak 2019 dilaksanakan kurang efektif, karena pendistribusian logistik pemilu tidak sepenuhnya dilakukan secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran.
Sedangkan pertanggungjawaban honorarium badan penyelenggara dan honorarium output kegiatan tidak sesuai ketentuan. Kemudian pembayaran atas kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam negeri, tidak sesuai ketentuan.
Begitu juga dengan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan serta distribusi logistik yang belum sesuai ketentuan.
Baca Juga: BPK Khawatir Pemerintah Tak Bisa Bayar Utang, Ini Tanggapan Kemenkeu
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota agar:
1. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran pengadaan logistik pemilu dan belanja honorarium output kegiatan
2. Memerintahkan Sekretaris KPU supaya menginstruksikan Kasubbag Keuangan,
Umum, dan Logistik terkait agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan bukti pertanggungjawaban tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja yang
belum lengkap.
Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV