HIPMI Sudah Minta Menteri KKP Hilangkan Monopoli Ekspor Benih Lobster
Kebijakan | 25 November 2020, 16:01 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Sebelum Menteri Edhy Prabowo Ditangkap petugas KPK dini hari tadi, Rabu (25/11/2020), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pernah meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menuntaskan dan membongkar praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster.
Pasalnya, praktik monopoli dalam ekspor benih lobster ini menggambarkan tata kelola lobster di Indonesia telah rusak dari hulu sampai dengan hilir.
Baca Juga: Terkuak! DPR Pernah Minta Edhy Prabowo Cabut Izin Ekspor Benih Lobster Sebelum Tertangkap KPK
Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera mengungkap aktor yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat itu secara transparan.
"Praktik-praktik seperti ini seharusnya dihilangkan dan sebaiknya dalam proses ini bisa melibatkan asosiasi dunia usaha terkait," ujar Anggawira, dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2020).
"Untuk proses distribusi logistik, sebaiknya KKP atau kebijakan ini dirumuskan dengan menggandeng Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)," imbuhnya.
Anggawira mengatakan, pengiriman benih lobster yang hanya melalui satu bandara menciptakan in-efisiensi biaya pengiriman dan risiko untuk pelaku usaha.
Padahal, ada pelaku budidaya yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatera.
"Dari situ bisa terjadi kompetisi dan afirmasi policy yang baik. Jadi, kita dorong ALFI untuk bisa ikut dalam policy ini," tutur Anggawira.
Baca Juga: Bea Cukai Tahan Ratusan Boks Benih Lobster Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah di Bandara Soetta
Penulis : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV