Indonesia Rajin Cairkan Utang Luar Negeri

JAKARTA, KOMPASTV. Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus menanjak. Memakai data Bank Indonesia, sampai akhir triwulan ketiga, atau September, total utang valuta asing (valas) mencapai USD 408,5 miliar.

Utang ini terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD 200,2 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 208,4 miliar.

Total utang di akhir triwulan tiga ini, naik 3,8 persen (secara tahunan Q3 2020 dibandingkan dengan Q3 2019). Angka kenaikan yang lebih kecil alias melambat dibanding kuartal dua 2020 sebesar 5,1 persen (secara tahunan, Q2 2020 dibandingkan Q2 2019).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Terus Meningkat Akibat Pandemi Covid-19, Ini Penjelasannya

Masyarakat awam, jangan bingung membaca data ini. Naik tapi kok melambat?. Contoh sederhananya begini: Anda punya utang awal Rp 10 juta, biasanya tiap tiga bulan sekali (dibandingkan 3 bulan di tahun sebelumnya) selalu menambah utang Rp 5 juta, tetapi di akhir kuartal tiga alias akhir September, anda Cuma nambah utang Rp 3 juta. Secara terminologi, utang anda naik, cuma kenaikannya direm. Intinya: utang anda naik.

Demi Penanggulangan Corona

Kembali ke soal utang. Bank Indonesia menjelaskan, kenaikan pinjaman luar negeri di antaranya disumbang oleh penerbitan surat utang global Samurai Bond di pasar keuangan Jepang dan penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral.

Mengapa Indonesia masih rajin menarik utang? Jawabannya adalah untuk menjaga portofolio pembiayaan (brangkas negara) demi menangani pandemi COVID-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas,” Kepala Departemen Komunikasi & Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Onny Widjanarko

Utang pemerintah, diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,8 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5 persen).

Penulis : Dyah-Megasari

Sumber : Kompas TV