Partai Buruh Targetkan 7 Kursi DPR RI Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah Suara Minimal 2 Juta Suara

Sementara itu, sebagai Ketua Umum FSPKEP KSPSI, Roy Jinto menegaskan bahwa buruh-buruh tekstil, sandang, dan kulit berkomitmen untuk memenangkan Partai Buruh.

Menurutnya, kemenangan Partai Buruh akan memastikan lahirnya kebijakan yang berpihak pada kaum buruh. Bukan seperti sekarang, di mana aspirasi kaum buruh selalu saja diabaikan. Bahkan demo-demo besaran pun tidak pernah ditanggapi.

Sekjend FSPMI Sabila Rosyad yang juga hadir dalam acara ini mengatakan, jika buruh berkuasa, maka rakyat akan sejahtera. Menurut Sabila, kesejahteraan itu tinggal selangkah lagi didapatkan dengan cara buruh memilih Partai Buruh dalam Pemilu 2024.

“Kalau buruh memilih Partai Buruh, InsyaAllah kesejahteraan bisa lebih mudah didapatkan. Karena buruh memegang kontrol atas pengambilan keputusan,” tegasnya.

Dadan Sudiana sebagai Sekretaris Exco Partai Buruh Jawa Barat sekaligus panitia konsolidasi akbar ini mengatakan, acara ini diselenggarakan untuk memastikan target Partai Buruh di Jawa Barat untuk mendapatkan minimal 7 kursi DPR RI, satu fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat, dan di setiap kabupaten/kota memiliki satu fraksi.

Hal itu selaras dengan penjelasan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, bahwa Jawa Barat adalah kota penentu kemenangan Partai Buruh. Hal ini dikarenakan Jawa Barat adalah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dengan jumlah buruh formal kurang lebih 15 juta orang, sesuai data Disnaker Jawa Barat. 

Baca Juga: Bimbang, Partai Buruh Belum Tentukan Dukungan Capres

“Oleh karena itu, bagi Partai Buruh Jawa Barat adalah battleground atau pertarungan sengit pemenangan Partai Buruh sebagai kota industri di Indonesia. Kemenangan Jawa Barat berarti kemenangan Indonesia. Dari survei internal Partai Buruh, elektabilitas sudah tembus 4,78 persen di mana Jawa Barat menyumbang lebih dari 2 persen,” ujarnya.

“Oleh karena itu, isu upah (revisi SK Gubernur tentang upah minimum 2024), hapus outsourcing, reforma agraria, tolak omnibus law UU Cipta Kerja dan lain-lain adalah isu utama bagi konstitusi Partai Buruh,” lanjutnya.

Said Iqbal menegaskan, mogok nasional jutaan buruh sangat ditentukan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat untuk merevisi SK penetapan upah minium Jawa Barat.