Adu Kuat di Pemilu, Kini Dibayangi Dugaan Dinasti Politik? - Ulasan Istana

KOMPAS.TV - Majunya Prabowo-Gibran, melengkapi pasangan kandidat di Pilpres bersama Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin.

Bagaimana memastikan Pemilu 2024 bisa dipercaya dan sejauh mana peta kekuatan masing-masing paslon?

Apa saja strategi para paslon dan bagaimana memastikan setiap tahapan pemilu bisa dipercaya publik?

Seiring dengan majunya Prabowo-Gibran, Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan 17 orang termasuk Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan Ketua MK, Anwar Usman ke KPK.

Terkait dugaan kolusi dan nepotisme di balik putusan MK soal batas usia capres dan cawapres yang memberi peluang Gibran maju Pilpres 2024.

Presiden Jokowi merespons hal itu dan menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga menanggapi tuduhan tengah membangun dinasti politik, dan menegaskan dalam pemilihan kepala daerah hingga presiden, rakyatlah yang menentukan.

Sementara itu, Bakal Capres PDI-P, Ganjar Pranowo mengucapkan selamat, atas pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran, di KPU. Ganjar optimistis menang meski tanpa dukungan Jokowi.

Soal Gibran maju di Pilpres dan arah dukungan Jokowi, Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, meyakini Presiden Joko Widodo tak akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Gibran dan yakin presiden akan bersikap netral untuk menjaga kewibawaan proses demokrasi negara.

Bukan hanya berebut suara dengan tensi hangat, para kandidat di pilpres harus menunjukkan politik damai, sejuk, dan sportif.

Juga negara dan penyelenggara Pemilu harus menjamin pesta demokrasi berjalan jujur dan adil, tak berat ke paslon tertentu, agar kepercayaan publik bisa dijaga.

#ulasanistana #jokowi #aniesbaswedan #ganjarpranowo #prabowosubianto