Alasan Presiden Jokowi Teruskan Kebijakan Hilirisasi Meski Digugat WTO dan Diperingati IMF

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI, Joko Widodo mengungkapkan alasan pemerintah tetap menjalankan kebijakan hilirisasi, meski digugat dan diperingati oleh World Trade Organization (WTO) dan International Monetary Fund (IMF).

"Hilirisasi harus kita teruskan meskipun digugat WTO, meskipun diberi peringatan IMF, apapun barang ini harus kita teruskan," ungkap Presiden RI, Jokowi pada Senin, (31/7/2023).

Jokowi mencontohkan salah satu hal yang menguntungkan terkait kebijakan hilirisasi ini.

"Maluku utara, sebelum hilirisasi ini hanya 500 orang, setelah hilirisasi jadi 45.600 pekerja yang kerja di hilirisasi nikel di sana," lanjutnya.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat hadiri acara pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Baca Juga: Ketika Jokowi Kaget Soal Setoran Pajak Nikel: Besar Sekali Angkanya