Ketika Mahasiswa dan Masyarakat Yogya Gelar Mimbar Demokrasi, Sepakat Tolak Politik Dinasti

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi menggelar mimbar demokrasi di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Kamis (23/11/2023). 

Ada 35 kampus di Yogjakarta dan masyarakat umum yang ikut dalam acara mimbar demokrasi bertajuk 'Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM'. 

Dalam kegiatan tersebut mahasiswa melakukan aksi menutupi muka dengan gambar mantan Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disilang merah. Hal itu sebagai simbol demokrasi yang mulai dikebiri.

Ada juga teatrikal yang mempertontonkan mengenai politik dinasti hingga politik uang masih terjadi di Indonesia dan ditutup hiburan pentas musik.

Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud menjelaskan mimbar demokrasi yang dibuat bersama elemen masyarakat Yogyakarta ini merupakan bentuk keresahan bersama.

Baca Juga: Rocky Gerung Singgung Politik Dinasti Jokowi di Hadapan Mahasiswa Jatim

Terutama mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas umur Capres-cawapres. Suhud menjelaskan putusan MK tersebut membuat demokrasi di Tanah Air mengalami kemunduran. 

"Putusan MK menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi kemunduran demokrasi yang perlu kita cross check terus menerus sebagai sipil maupun mahasiswa," ujar Suhud.

Di kesempatan yang sama, tokoh masyarakat DIY yang juga pemerhati budaya Yogyakarta, Widihasto menyatakan mimbar demokrasi ini akan terus berlanjut untuk mengawal dan menyadarkan masyarakat jika demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran jelang Pemilu 2024.

"Kita tidak rela mereka yang sudah menjahit merah putih, yang sudah menciptakan Indonesia. Yang sudah merangkai UUD 45. Hari ini menangis bahwa Indonesia sudah terperosok kembali ke dalam sikap politik yang mencederai demokrasi," ujar Widihasto dikutip dari Tribunnews.com.  

Dia juga menegaskan, Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila pemimpinnya menabrak konstitusi dan UU.  

Baca Juga: Survei Litbang Kompas Soal Gibran Maju Pilpres: 60,7 Persen Responden Sebut Politik Dinasti

"Kapan kita akan menjadi negara maju kalau praktik politik elit adalah Machivelian yang menghalalkan segala cara untuk agenda kepentingan kekuasaannya, di situlah mahasiswa hadir," ujar Widihasto. 

Sementara itu, Humas Aliansi Jaga Demokrasi Nur Rohman menambahkan, bahwa mimbar demokrasi ini tidak hanya menyoroti soal putusan MK yang mengebiri keadilan hingga hukum di Indonesia. Juga soal kebebasan berekspresi, hingga aktivis yang dikriminalisasi.

"Kemudian soal penuntasan kasus pelanggaran HAM selama 10 tahun janji Jokowi hingga hari ini tidak tercapai. Apalagi, hari ini etika para elite yang luar biasa bejat moralnya, tidak memikirkan soal legalitas hukum tetapi etika moral diabaikan," ujar Nur Rohman.