Diduga Maladministrasi, Bupati Kendal Dilaporkan ke Ombudsman

SEMARANG, KOMPAS.TV – Sejumlah lima warga Botomulyo Kecamatan Cipiring, Kabupaten Kendal, bersama dengan kuasa hukumnya mendatangi Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah untuk melaporkan Bupati Kendal atas dugaan maladministrasi.

Sebanyak lima warga Botomulyo Cepiring Kendal ini merupakan panitia tukar menukar kas Desa Botomulyo yang mengaku kecewa kepada Bupati Kendal yang telah membatalkan tukar menukar tanah kas Desa Botomulyo dengan tanah pengganti milik perorangan.

Kuasa Hukum Warga Botomulyo, Karman Sastro menegaskan, laporan maladministrasi berdasarkan dengan surat bupati tentang pembatalan tukar menukar tanah desa.

“Sebelumnya bupati juga sudah memberikan izin tukar guling itu, nah kita melaporkan dugaan maladministrasi itu adalah satu, jika mendasarkan pada surat bupati tentang pembatalan tukar menukar tanah desa, maka itu hanya mendasarkan pada penilaian atau pemeriksaan dari inspektorat. Sementara itu, inspektorat sendiri itu tidak objektif,” ujar Karman.

Salah satu panitia, Solakudin menegaskan tanah kas Botomulyo seluas 1,6 hektare tidak produktif telah ditukarkan dengan lahan produktif seluas 3,2 hektare yang diharapkan bisa meningkatkan kas desa. Namun, saat akan disertifikatkan HM menjadi tanah milik desa terkendala karena Bupati Kendal membatalkannya.

“Ini kan sangat ceroboh sekali bupati, tanpa ada SK yang betul atas nama bupati untuk membatalkan, tapi LHP dari inspektorat itu dijadikan dasar untuk membatalkan. Nah makanya kami gugat ke PTUN, kami juga melaporkan ke Ombudsman agar semua masalah ini diawasi dengan betul,” pungkas Solakudin.

Salaludin mengaku panitia tukar guling bekerja sesuai SK Kepala Desa Botomulyo Nomor 141/5/2022. Bahkan Bupati Kendal telah memberi izin melalui surat Nomor 143 / 1268 / 2022 tertanggal 18 April 2022. Tidak hanya melapor ke Ombudsman, panitia tukar guling ini juga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

#bupatikendal #maladministrasi #kendal