Protes Penutupan U-Turn Antasari, Warga: yang Bikin Macet Mobil Antar-Jemput Sekolah Swasta

Salah satu solusinya, putaran balik akan digeser beberapa puluh meter dari titik awalnya.

Selain warga di Jalan Haji Naim, masyarakat di kawasan Palmerah juga menolak penutupan u-turn.

Ketua RT 011 RW 004 Palmerah Utara I Jakarta Barat Elis Kurniawati menyayangkan penutupan akses dari kawasan Palmerah Utara menuju Palmerah Selatan.

Baca Juga: Kementerian PUPR Sediakan Rumah untuk Tukang Cukur Asgar, DP Rp1,5 Juta, Cicilan Rp800 Ribu

Tepatnya di persimpangan perkantoran Slipi dan sekolah Yayasan Regina Pacis. Setiap penutupan itu masih dalam uji coba.

Elis mengatakan, penutupan itu menyebabkan waktu tempuh warga untuk mengantar anak bersekolah ataupun menuju Pasar Palmerah untuk berbelanja menjadi lebih lama. Lantaran mereka harus memutar di bawah jembatan layang Slipi.

”Kita harus memutar lebih jauh dari yang biasanya sekarang,” sebut Elis.

Menurut anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, secara praktik, titik U-turn lebih banyak digunakan untuk putar balik di bawah jembatan layang (flyover) ataupun di atas jalan bawah tanah (underpass) karena adanya pemisahan jalan.

Kehadiran titik putar balik di lokasi selain itu berpotensi menyebabkan kemacetan karena mengganggu arus kendaraan.

Ditambah lagi, kehadiran masyarakat yang membantu pengendara untuk memutar balik atau pak ogah, yang mendahulukan kendaraan untuk putar balik, semakin menambah kemacetan.

Baca Juga: Mulai 1 Juni, Stasiun Jatinegara Layani Keberangkatan 4 Kereta Jarak Jauh Ini

Untuk itu, pihaknya meminta program ini tetap dijalankan untuk mengurangi kemacetan.

Tapi, program ini juga harus dibarengi dengan strategi membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Penambahan dan perbaikan transportasi publik juga dibutuhkan untuk membuat program ini semakin baik.

Dampak dari program ini pun harus terus dievaluasi agar target mengurangi kemacetan benar tercapai.

Terkait adanya penolakan dari warga, dishub diimbau mendekati warga dengan sabar sehingga mereka mendapatkan pengetahuan mengenai manfaat program ini.

”Ini mungkin solusi jangka pendek yang bisa diambil sekarang, solusi ke depan tentu bagaimana mengurangi kendaraan pribadi, yaitu membuat transportasi publik semakin nyaman,” tutur anggota DPRD yang membidangi urusan perhubungan ini.