Kasus Suap Haryadi Suyuti: Petugas KPK Bawa Tiga Koper dari Ruang Kerja Wali Kota Jogja dan DPUPKP

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper saat meninggalkan kantor Wali Kota Yogyakarta dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

Koper-koper itu diduga berisi dokumen yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah petugas KPK selesai menggeledah untuk kasus dugaan suap perizian pendirian bangunan apartemen.

Melansir Tribunjogja, sekira pukul 20.00 WIB, 9 orang petugas KPK terlihat membawa dua koper berwarna hitam dan hijau saat masuk ke empat mobil Toyota Innova hitam. Satu koper lagi disita dari Dinas Pekerjaan Umum PKP, berwarna abu-abu.

Seluruh petugas lembaga antirasuah sama sekali tak memberikan pernyataan terkait dokumen, atau berkas apa saja yang mereka bawa dari ruang kerja Wali Kota Yogyakarta.

Sembari menyeret koper, mereka meninggalkan awak media tanpa sepatah katapun.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Nindyo Dewanto yang turut mendampingi proses penggeledahan, juga enggan memberi pernyataan.

Ia hanya berkata, kewenangan untuk mengeluarkan informasi publik ada di Penjabat (Pj) Wali Kota Sumadi.

"Ngapunten, ngapunten, sama Pak Pj saja," tandas Nindyo singkat.

Baca Juga: KPK Tahan Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Bos Summarecon Agung

Sebelumnya, KPK telah menahan empat tersangka kasus dugaan suap terkait dengan perizinan pendirian bangunan apartemen di wilayah Pemkot Yogyakarta.

Empat tersangka yang ditahan yaitu mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH).

Kemudian, Triyanto Budi Yuwono (TBY) selaku sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi, dan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk Oon Nusihono (ON).

"Agar penyidikan dapat efektif, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada para tersangka untuk masing-masing selama 20 hari pertama, dimulai sejak 3 Juni sampai dengan 22 Juni 2022," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Alexander menuturkan Haryadi ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Nurwidhihartana di Rutan Polres Jakarta Pusat, Triyanto di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Oon di Rutan KPK pada Kavling C1.

Dalam konstruksi perkaranya, Alex menjelaskan, pada 2019 tersangka ON melalui Dandan Jaya K selaku Dirut PT Java Orient Property (JOP) mengajukan permohonan IMB mengatasnamakan PT JOP yang merupakan anak usaha dari PT SA Tbk.

Permohonan IMB itu untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro, dan termasuk dalam wilayah cagar budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.

"Proses permohonan izin kemudian berlanjut pada 2021, untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022," ucap Alex.

KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan HS. Kesepakatan itu diduga HS berkomitmen akan selalu "mengawal" permohonan izin IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan IMB dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama pengurusan izin berlangsung.

Selama penerbitan IMB itu, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari ON untuk HS melalui TBY dan juga untuk NWH.

Pada 2022, kata Alex, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit, kemudian pada Kamis (2/6/2022) ON datang ke Yogyakarta untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota.

Dalam pertemuan itu, ON menyerahkan uang sekitar USD27.258 yang dikemas dalam goodie bag melalui TBY sebagai orang kepercayaan HS dan sebagian uang tersebut juga untuk NWH.

Baca Juga: Gubernur DIY HB X Sinyalir Kasus Suap Haryadi Suyuti jadi Pintu Masuk KPK Usut Kasus Lebih Dalam

Selain penerimaan tersebut, KPK juga menduga HS menerima sejumlah uang dari beberapa penerbitan IMB lainnya. Hal itu, kata dia, akan didalami oleh tim penyidik.

Sebagai penerima, Haryadi dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Oon Nusihono sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.