Buruh Rokok Tolak dan Minta Pemerintah Larang Peringatan Hari tanpa Tembakau

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV – Buruh rokok dan tembakau di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak peringatan Hari Tanpa Tembakau yang jatuh pada tiap 31 Mei.

Ketua Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan-Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Waljid Budi Lestarianto menyebut Hari tanpa Tembakau berdampak pada penurunan produksi di pabrik-pabrik.

Sehingga, mengurangi take home pay para buruh rokok.

"Kenapa kalau tembakau itu masih boleh ditanam, masih boleh diproduksi, konsumsi mengapa ada peringatan itu.”

“Kami meminta pemerintah melarang peringatan itu, kecuali tembakau itu sebagai barang yang dilarang seperti ganja," kata dia, Selasa (31/5/2022).

Waljid menambahkan, 70 persen hasil dari penjulan rokok juga diambil oleh pemerintah dalam bentuk cukai, ditambah PPN 11 persen, serta penerimaan daerah 10 persen.

Baca Juga: Hari Tanpa Tembakau Sedunia, WHO Serukan Stop Merokok demi Selamatkan Bumi

"Cukai dapat, pajak juga dapat, pajak ada dua daerah sendiri dan PPN, jadi sebelum dibeli konsumen industri nalangi dulu," tegasnya.

Kampanye Hari Tanpa Tembakau dinilainya mengurangi produksi hasil olahan tembakau di pabrik-pabrik, karena edukasi kepada masyarakat sangat gencar dilakukan.

Ia menyebut para pekerja di sektor olahan tembakau menjadi khawatir dengan adanya hal itu.

"Total buruh di Yogyakarta ada 4.900 di 6 perusahaan, sedangkan total lahan tembakau berkisar ratusan hektar," ucapnya.

Menurutnya, pegiat kesehatan sering kali tidak memenuhi undangan diskusi yang digelar oleh para buruh. Sehingga, para buruh kesulitan berkomunikasi dengan mereka.

"Kita senang kalau diajak diskusi selama ini teman-teman kesehatan belum pernah diskusi. Kita sering undang tapi nggak pernah datang," ungkapnya.

Selnjutnya, Waljid meminta para pegiat anti tembakau untuk membuat road map yang jelas, yang berisi rancangan.

Misalnya, tembakau dilarang 10 tahun ke depan. Tetapi, dalam perjalanan menuju Indonesia tanpa tembakau atau dunia tanpa tembakau harus ada persiapan khusus.

"Misalnya 10 tahun atau 15 tahun mendatang tembakau dilarang, beri buruh-buruh ini keterampilan lain selain melinting rokok.”

“Misalnya kalau mereka mau pindah ke garmen bisa diajarkan menjahit, atau mereka diberi keterampilan untuk membuka UMKM sendiri," harapnya.

Para buruh perlu mendapatkan keterampilan semacam itu, mengingat mereka hanya memiliki satu keahlian, yakni melinting rokok.

Dengan pemberian keterampilan atau modal dengan skema bantuan tertentu, buruh akan lebih siap jika harus berhenti menjadi buruh rokok.

Baca Juga: Inovatif! Daun Talas Disulap Jadi Pengganti Tembakau

"Kita perlu win-win solution, intinya soal tembakau atau tidak buruh punya kepastian untuk bekerja dan memiliki upah yang layak. Terserah mau kerja di pabrik rokok atau di manapun terserah," ujar dia.

Ia juga menjelaskan bahwa saat buruh keluar dari tempatnya bekerja, mereka otomatis mendapat pesangon, yang bisa digunakan untuk modal jika buruh sudah mendapatkan keterampilan pendukung.

"Bisa buka warung atau apa, tapi ini ga jelas, cuma kampanye-kampanye," kata dia.