Kompas TV regional politik

Minus PKS, DPRD Depok Layangkan Mosi Tidak Percaya ke Wali Kota Mohammad Idris

Kompas.tv - 10 Mei 2022, 14:42 WIB
minus-pks-dprd-depok-layangkan-mosi-tidak-percaya-ke-wali-kota-mohammad-idris
Wali Kota Depok Mohammad Idris (Sumber: ANTARA/Foto: Feru Lantara)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TV - Sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris. Gerakan yang tak diikuti oleh anggota legislatif yang berasal dari Fraksi PKS itu juga ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Syahputra. 

Puluhan anggota DPRD yang berasal dari PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKB-PSI menduga program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dipolitisasi untuk kepentingan PKS.

Baca Juga: Dinkes Depok Tetap Waspada Ancaman Hepatitis Akut Misterius, Meski Belum Ada Laporan Kasusnya

Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan, adanya mosi ini menyatakan bahwa rakyat Depok tak percaya kepada kepemimpinan Wali Kota Depok Mohammad Idris.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok," kata Babai seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (10/5/2022).

Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PDI-P Ikravany Hilman mengatakan, KDS merupakan kebijakan lama yang setiap tahun perluasan programnya selalu diperjuangkan oleh legislatif.  

Namun, ia menuding Pemerintah Kota Depok tak pernah mengembangkan program tersebut. 

"Bahkan dalam beberapa kesempatan DPRD Depok harus berdebat dengan Pemkot karena Pemkot enggan memperluas jaminan sosial ini. Nah ketika diluncurkan program KDS, janjinya adalah satu kartu, ada tujuh manfaat." 

"Yang kami bayangkan adalah ada perbaikan sistem kesejahteraan sosial. Alih-alih perbaikan, malah tambah ruwet," ujarnya. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Pejabat Bukber, Wali Kota Depok: Kalau Kita Undang 50 Orang, Kenapa TIdak?

Selain itu, kata dia, KDS saat ini tidak memperbaiki sistem jaminan sosial, tetapi menjadi program yang dimanfaatkan orang-orang yang punya kepentingan tertentu. 

"Jadi sebetulnya kami gugat ini karena ternyata program KDS tidak berupaya untuk memperbaiki seluruh sistem jaminan sosial ini, tapi malah bikin ruwet karena ada agen-agen politis di dalamnya," kata Ikra.



Sumber : Kompas.com


BERITA LAINNYA



Close Ads x