Amnesty Internasional Sebut Insiden Desa Wadas Tanggung Jawab Ganjar Pranowo dan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Amnesty Internasional Indonesia menyebut konflik yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, merupakan tanggung jawab Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut pengerahan pasukan di Desa Wadas yang dinilai berlebihan itu berkaitan dengan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener.

Sebab itu, pengerahan aparat bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat.

"Jadi Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar harus bertanggung jawab atas pengerahan pasukan yang berlebihan dan segala dampaknya yang melanggar prinsip-prinsip pemolisian yang demokratis dan kaidah negara hukum, dan penghormatan HAM," kata Usman dalam konferensi pers secara daring, Kamis (10/2/2022). 

Usman juga menuturkan Amnesty Internasional Indonesia masih mempertanyakan kebijakan pengerahan aparat yang dinilai sangat berlebihan itu.

Hal ini dikarenakan, secara tertulis pengerahan pasukan ditujukan untuk pengamanan anggota BPN Jateng yang mengukur lahan. Namun, fakta di lapangan, kata dia, tidak seperti itu.

Dia berujar penambahan pasukan sebenarnya dimaksudkan untuk mengamankan warga, termasuk para pendamping dari pekerja bantuan hukum seperti LBH Yogyakarta atau pendamping lainnya SP Kinasih, dan kalangan seniman.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Tegaskan Pengukuran di Desa Wadas Hanya untuk yang Setuju: Tidak Memaksa Lainnya

Adapun pengamanan tersebut dengan satu dalih bahwa sikap pendampingan mereka dianggap telah menghalangi proyek pemerintah.

"Semestinya (pengamanan) cukup dilakukan dengan jumlah terbatas, bukan dengan pengamanan sebuah operasi seperti pengepungan terhadap kelompok kelompok teroris," tegasnya. 

"Jadi sulit berpegangan pada penjelasan Menko Polhukam (Mahfud MD) bahwa polisi sudah bertindak secara prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat karena yang dijamin adalah dari pejabat negara yang turun ke lokasi," sambung Usman.

Dia membenarkan tidak ada penembakan yang dilakukan kepolisian kepada warga Desa Wadas. Namun, kekerasan aparat, kata Usman, masih terjadi.

"Benar tidak ada penembakan dari aparat, tapi tidak benar jika dikatakan tidak ada kekerasan dari aparat, tidak benar juga," ucapnya. 

Usman juga menuturkan bahwa masalah Desa Wadas bukan sebagai konflik horizontal, yang benar menurutnya yakni konflik vertikal antara warga dan negara.

"Benar ada perbedaan pendapat di kalangan warga, tetap itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terburu-buru memaksakan proyek strategis nasional tanpa partisipasi dan konsultasi, apalagi persetujuan dari seluruh warga," ungkapnya. 

Baca Juga: Ceritakan Situasi Terkini di Desa Wadas, Warga: Masih Banyak Aparat, Sama Kayak Kemarin