Ganjar Ungkap Dampak Izin Penambangan Diambil Pemerintah Pusat: Lereng Gunung Merapi akan Rusak

SEMARANG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan dampak dari izin penambangan yang kini diambil alih oleh pemerintah pusat.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat telah membuat sistem perizinan penambangan melalui Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut membuat izin penambangan bisa cepat rampung.

Baca Juga: Jokowi Perintahkan Gigit Siapa Pun yang Terbukti Melakukan Tindak Kejahatan Tanpa Pandang Bulu

Namun demikian, kata Ganjar, pihaknya selaku kepala daerah kerap dibuat pusing dengan adanya sistem perizinan tersebut.
 
Pasalnya, pemerintah daerah terkena imbasnya lantaran wilayah yang dipimpinnya terkena dampak kerusakan lingkungan akibat izin penambangan yang mudah dan cepat tersebut.

Karenanya, politikus PDIP itu meminta kepada pemerintah pusat agar lebih selektif dalam memberikan izin penambangan.

Baca Juga: Jokowi: Saya Dihina, Dimaki-maki, Difitnah, Udah Biasa, Ada Mural Saja Takut, Ngapain?

Demikian, hal itu disampaikan Ganjar saat Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pengelolaan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang digelar secara hybrid di Semarang, Jumat (3/12/2021).

"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan 'Online Single Submission' (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas, tapi akibatnya kami di daerah yang pusing," kata Ganjar.

Ganjar mencontohkan dampak dari mudahnya izin penambangan, di sekitar lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kabupaten Klaten, kini banyak pihak yang melakukan penambangan.

Baca Juga: Cuaca Ekstrem Masih Mengintai Wilayah Indonesia hingga 9 Desember 2021

Ganjar mengungkapkan jika dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin sehingga mudah dikontrol dan diawasi.

Setelah kewenangan pemberian izin ditarik ke pemerintah pusat, lanjut Ganjar, saat ini ada banyak izin penambangan yang banyak bermunculan.

"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," ucap Ganjar.

Oleh karena itu, Ganjar meminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama sehingga perizinan penambangan bisa dikelola bersama dengan baik.

Baca Juga: Ini 6 Jenis Makanan yang Sebaiknya Dihindari untuk Sarapan, Dampaknya Bahaya

"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," ujarnya.

Pada Forum Asosisasi Dinas-Dinas Pengelola ESDM se-Indonesia itu, Ganjar berharap agar ada pembahasan serius terkait pengelolaan penambangan sumber daya mineral.

Sebab, di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan eksplorasi, maka kelestarian lingkungan akan terancam.

Baca Juga: Kiper Timnas Indonesia Nyaris Pensiun Dini akibat Dokter Gadungan, Dilarang Operasi Walau Cedera

"Hari ini saya senang, asosiasi dinas-dinas ESDM seluruh Indonesia berkumpul. Isunya menarik, tentang bagaimana mengelola sumber daya mineral di Indonesia untuk kemakmuran rakyat," katanya.

Ganjar juga berpesan kepada para Kepala Dinas ESDM untuk terus menjunjung tinggi integritas karena persoalan ESDM ini banyak terjadi praktik korupsi karena sumber uang besar ada di sana.

"Maka teman-teman asosiasi bertemu untuk 'mereview' tentang berbagai persoalan yang ada. Saya titip, ayo kita jaga integritas di dunia ke ESDM-an ini," ujarnya.

Baca Juga: Jonatan Christie Sindir Pemerintah soal Bonus Thomas Cup 2020, Begini Katanya