Kompas TV nasional politik

Mardani PKS Usulkan Upacara HUT RI Tidak Perlu Digelar di IKN: Biar Hemat

Kompas.tv - 11 Juli 2024, 17:07 WIB
mardani-pks-usulkan-upacara-hut-ri-tidak-perlu-digelar-di-ikn-biar-hemat
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9/2023). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengusulkan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 diperingati di satu titik saja yaitu di Istana Negara, Jakarta. Alasannya, biar hemat.

“Saya nilai upacara 17 Agustus 1 titik aja, di Istana Negara di Jakarta, biar hemat,” ucap Mardani di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Baca Juga: Soal Persiapan Upacara HUT RI di IKN, Basuki: Infrastruktur Dasar Siap, Pembangunan Berlanjut

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu memaksakan peringatan HUT RI digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran untuk perayaan HUT RI di IKN, lanjut Mardani, sebaiknya digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Tidak perlu maksa-maksa, kasian uang yang dipakai itu besar sekali kalau dua tempat. Satu tempat saja sudah besar. Lebih baik uangnya digunakan untuk masyarakat umum,” ujarnya.

Mardani juga mengaku menghargai Jokowi yang tidak memaksakan diri untuk pindah ke IKN.

Baca Juga: Ditanya soal Pindah ke IKN Juli, Jokowi: Air Sudah Siap Belum? Listrik Sudah Siap Belum?

“Saya justru apresiasi Pak Jokowi yang tidak pindah dan memaksakan pindah. Karena kalau memaksakan pindah dengan belum selesai, maka itu akan timbulkan bencana,” kata dia.

“Misal repot di lokasi, termasuk misal ada kualitas yang dikorbankan, jangan memaksakan diri. Ngga ada yang memaksa Pak Jokowi pindah segera.”

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan akan pindah ke IKN dan mulai berkantor di sana jika listrik dan air sudah tersedia. Presiden menyatakan ia tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.

Saat ditanya mengenai rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024, Jokowi mengatakan hal itu tergantung kesiapan infrastruktur termasuk listrik dan air.



Sumber : Kompas TV, Antara



BERITA LAINNYA



Close Ads x