Kompas TV nasional rumah pemilu

Dissenting Opinion, Hakim Arief Hidayat Sebut Pemerintahan Jokowi Memihak Paslon Tertentu di Pemilu

Kompas.tv - 22 April 2024, 16:36 WIB
dissenting-opinion-hakim-arief-hidayat-sebut-pemerintahan-jokowi-memihak-paslon-tertentu-di-pemilu
Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Arief merupakan satu dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang sampaikan dissenting opinion pada sidang putusan PHPU yang berlangsung di Gedung MK, Senin (22/4/2024). (Sumber: Tribunnews/Dany Permana)
Penulis : Gilang Romadhan | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan secara terang-terangan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah bertindak partisan dan memihak dalam Pemilu Presiden 2024 yang dimenangkan Prabowo Subianto.

Dalam Pilpres 2024 kali ini, Prabowo berpasangan dengan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 

Hal tersebut diutarakan Arief Hidayat dalam dissenting opinion atau pendapat berbedanya terkait ketidaksetujuannya atas putusan mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

"Apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu," ujar Arief usai pembacaan putusan sidang, Senin (22/4/2024) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta dikutip dari Kompas.com

Baca Juga: Ekspresi Ganjar Pranowo saat Hakim MK Arief Hidayat Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Mengacu pada pandangan L.M. Friedman, yang masih dianggap relevan untuk merujuk pada penyelenggaraan Pemilu 2024, Arief menyoroti beberapa masalah penting.

Menurut Arief, struktur hukum saat ini menunjukkan adanya intervensi dari cabang kekuasaan tertentu yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pembagian fungsi dan wewenang lembaga negara dalam penyelenggaraan pemilu.

Hal ini, menurutnya, menciptakan masalah dalam penerapan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) antar cabang kekuasaan negara.

Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum, termasuk konstitusi dan undang-undang.

Baca Juga: MK Tolak Seluruh Permohonan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud, Yusril: Kami Sudah Ramalkan




Sumber : Kompas TV, Kompas.com




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x