Presiden Jokowi Disebut Beri Arahan ke Menteri sebelum Hadiri Sidang MK, Ini Kata Airlangga

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo disebut memberikan arahan kepada menteri yang akan menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai hadiri sidang perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

“Arahan Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya,” ucap Airlangga Hartarto.

“Arahan khusus tidak ada, jelas kan, sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri.”

Airlangga lebih lanjut pun bersyukur, pemberian keterangan dalam sidang di MK berjalan dengan lancar.

“Alhamdulillah sidang berjalan lancar dan penjelasan dari menteri-menteri tadi sudah jelas terkait dengan apa yang diharapkan oleh hakim majelis,” ujar Airlangga.

Baca Juga: Arief Hidayat Sebut Pilpres 2024 Hiruk Pikuk Cawe-Cawe Kepala Negara, tapi Tak Elok Panggil Jokowi

Tidak hanya itu, Airlangga menuturkan tadi menteri-menteri dalam sidang juga menyampaikan bahwasanya pembahasan mengenai bansos yang disalurkan kepada masyarakat ada di dalam rapat kabinet maupun rapat terbatas.

“Tadi kan sudah dijawab, bahwa seluruh pembahasan itu dirapatkan di dalam rapat kabinet, baik itu rapat terbatas, maupun rapat internal, jadi jelas ini hasil rapat kabinet,” tegas Airlangga.

Sebelumnya di persidangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) tidak mengalami perbedaan yang signifikan selama 2019-2024.

“Realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019-2024, periode yang sama, Januari-Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos,” kata Sri Mulyani.

Ia pun menyajikan bagan anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos pada periode Januari-Februari tahun 2019-2024.

Pada 2019, realisasi perlinsos mencapai Rp14,8 triliun; 2020 mencapai Rp13,3 triliun; 2021 mencapai Rp19,1 triliun; 2022 mencapai Rp15,5 triliun; 2023 mencapai Rp0,9 triliun; dan 2024 mencapai Rp12,8 triliun.

Baca Juga: Jokowi Lantik Marsdya Mohamad Tonny Harjono sebagai KSAU dan Beri Kenaikan Pangkat Satu Tingkat

Menurut Sri Mulyani, perbedaan yang signifikan hanya terdapat pada 2023 di mana realisasi perlinsos di Kemensos hanya mencapai Rp0,9 triliun.

“Dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan,” jelas Sri Mulyani.

“Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada Januari-Februari yang rendah akibat proses penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan.”