Hadar Nafis Sebut yang Berkuasa Kontrol Penyelenggara Pemilu: Betul-Betul Memegang Mereka

JAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Eksekutif NETGRIT Hadar Nafis Gumay sebut yang berkuasa telah mengontrol penyelenggara pemilu. Sehingga pemilu yang dalam tahapannya banyak sekali persoalan,  tetap berlangsung.

Demikian Hadar Nafis Gumay dalam keterangannya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (21/3/2024).

“Karena semua pihak terutama yang berkuasa, yang mengontrol penyelenggara pemilu kita itu betul-betul memegang mereka, penyelenggara pemilu satu sama lain saling membela, jadi mereka menyelamatkan dengan argumentasi sederhana sebetulnya,” kata Hadar.

“Wah kalau diganti penyelenggara, nanti bisa berantakan pemilu kita, ini kita untuk demi kelancaran dan seterusnya. Pendekatan-pendekatan yang sangat normatif tetapi tidak menjawab persoalan yang ada.”

Pada akhirnya, kata Hadar, penyelenggara pemilu 2024 menjadi tidak mandiri, tidak berintegritas, dan juga tidak profesional dalam mengawal pelaksanaan elektoral yang jurdil dan luber.

Baca Juga: Hadar: Pemilu 2024 Bermasalah dan Kualitasnya Sangat Rendah, Penyelenggara Manipulasi Sejak 2022

“Kejadian ini sudah sudah sejak awal dan kemudian berlangsung di tahapan tahapan selanjutnya. Jadi saya melihat persoalan pemilu kita sebetulnya satu faktornya adalah penyelenggara pemilu yang tidak mandiri, tidak berintegritas, dan tidak juga professional,” ucap Hadar.

Hadar lebih lanjut menegaskan, sikap kritisnya terhadap penyelenggara pemilu 2024 bukan untuk maksud ingin membandingkan. Baginya, membandingkan penyelenggara pemilu periodenya dengan yang saat ini tidak fair.

“Silakan dinilai, tetapi saya hanya mau melihat apa yang ada dan saya punya bukti yang sangat lengkap, dan catatan ini sebenarnya sudah keluar di media dan saya sudah banyak melakukan upaya hukum terhadap hal ini,” jelas Hadar.

Hadar pun memberikan contoh persoalan dalam pemilu 2024, antara lain syarat sebagai partai politik peserta pemilu. Ia mengungkapkan telah terjadi manipulasi oleh penyelenggara sehingga membuat partai yang tidak memenuhi syarat bisa ikut pemilu.

Baca Juga: Jokowi akan Respons Hasil Rekapitulasi KPU: Nanti Kalau Selesai

“Contoh saja yang paling sederhana, apakah memang seluruh peserta pemilu ini memenuhi syarat untuk sebagai partai politik peserta pemilu. Mari kita lihat di akhir tahun 2022, KPU kita sebagai penyelenggara telah memanipulasi data, dan partai-partai yang sebetulnya tidak memenuhi syarat itu dibantu dirubah datanya sehingga memenuhi syarat,” jelas Hadar.

“Coba kita bayangkan kalau saja Pemilu kita ini hanya diikuti oleh partai politik yang memenuhi syarat, jadi kalau kemarin kita ada 18 partai politik di tingkat nasional mengikuti pemilu kita, sebetulnya itu tidak sebanyak itu, jadi ini berdampak tidak terhadap suara? sangat berdampak menurut saya.”