Mahfud Ungkap Alasan PDI-P Seolah Setengah Hati Ajukan Hak Angket, Unsur Utama Ada di Megawati

JAKARTA, KOMPAS.TV - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD membuka alasan PDI Perjuangan (PDI-P) seolah setengah-setengah dalam mendorong hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR. 

Menurut Mahfud, sikap PDI-P seolah tidak mati-matian mengusulkan hak angket dikarenakan keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang tak ingin terburu-buru. 

Hal ini lantaran Megawati mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait wacana pengajuan hak angket tersebut.

Semisal memperhitungkan dampak politik jika mendukung hak angket. Kemudian jelang pelantikan pemerintahan baru pada Oktober 2024 mendatang pasti akan ada dinamika yang terjadi. 

"Bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru," ujar Mahfud saat mengunjungi kediaman Budayawan Butet Kartaredjasa di Bantul, Yogyakarta, Senin (11/3/2024). Dikutip dari VOD KompasTV.

Baca Juga: Pengamat: NasDem dan PPP Tidak Konsisten Dukung Hak Angket, Hanya Sebagai Bargain Politik

Mahfud menambahkan Megawati juga menilai permasalahan yang terjadi di Pemilu 2024, belum terselesaikan jika dengan hak angket ataupun gugatan perselisihan hasil Pemilu di Mahakamah Konstitusi (MK). 

Megawati, sambung Mahfud, juga mencermati setiap perkembangan yang muncul terkait Pemilu dan pasca-Pemilu. 

"Karena Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan terselesaikan hanya dengan hak angket atau MK," ujar Mahfud.

Adapun wacana hak angket ini pertama kali dilontarkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia berharap dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan PPP menggunakan hak angket karena sejatinya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang ada. 

Gayung bersambut, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket.

Baca Juga: Soal Hak Angket, Koalisi Perubahan Ingin Ajukan Syarat ke PDI-P, Supaya Tidak Ada Dusta

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.