Kompas TV nasional rumah pemilu

Komite Pemilih Indonesia dan PPP Pertanyakan Sikap Bawaslu yang Tak Hentikan Penggunaan Sirekap

Kompas.tv - 5 Maret 2024, 12:24 WIB
komite-pemilih-indonesia-dan-ppp-pertanyakan-sikap-bawaslu-yang-tak-hentikan-penggunaan-sirekap
Petugas KPPS mengambil gambar hasil penghitungan suara saat simulasi di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). KPU Kabupaten Indramayu menggelar uji coba dan pemantapan dengan aplikasi SiRekap yang akan digunakan pada Pemilu 2024 mendatang. (Sumber: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menghentikan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) karena membuat kegaduhan mengenai hasil perolehan suara Pemilu 2024. 

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampouw menilai persoalan naiknya jumlah suara PSI dan turunnya jumlah suara PPP yang belakangan menjadi perhatian publik, tidak lepas dari kesalahan Sirekap KPU. 

Menurutnya, sangat wajar publik menilai ada dugaan penggelembungan suara PSI yang didapat dari partai-partai lain, lantaran mengambil data dari Sirekap. 

Agar hal tersebut tidak terus berlanjut, Jerry mendorong KPU agar tidak meneruskan penggunaan Sirekap. Sebab, kata dia, sudah beberapa kali diperbaiki, anomali hasil suara tetap saja terjadi. 

"Yang paling baik menghentikan Sirekap, karena mempengarhui opini dan membuat kita gaduh. Karena terbukti sejak awal Sirekap ini tidak bisa dipegang (datanya) dan kembali ke manual saja," ujar Jerry dalam program Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Selasa (5/3/2024). 

Baca Juga: Dalam 3 Hari Suara PSI Meroket di Real Count, KPU: Tunggu Hasil Rekapitulasi Berjenjang

Dia menambahkan, permasalahan Sirekap bukan mempengaruhi suara peserta pemilu, tapi membuat perhitungan di tingkat kecamatan terhambat. 

Ia mencontohkan, penghitungan suara manual di tingkat kecamatan harus dihentikan sementara lantaran ada kesalahan data pada Sirekap. 

Menurut Jerry, seharusnya penghitungan suara manual tetap berjalan dan Sirekap memperbaiki data yang salah, bukan sebaliknya manual dihentikan untuk mengikuti sistem yang salah.  

Dia mengatakan kebijakan-kebijakan seperti itu membuat publik semakin tidak percaya dengan KPU. Walaupun sistem yang dibuat KPU bertujuan untuk transparansi. 

"Kalau mau transparansi kan Sirekap itu harus akurat. Tapi sejak awal Sirekap bermasalah, jadi kesalahan ini buat orang berspekulasi ada upaya manipulatif yang dilakukan sekarang ini yang melibatkan KPU maupun Bawaslu," ujar Jerry. 

Baca Juga: Suara PSI Meroket Diduga Karena Penggelembungan, Begini Peernyataan Bawaslu dan KPU



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x