Hari Ini DPR Masuk Masa Sidang, Apakah Hak Angket Bakal Bergulir?

"Saya belum dapat update menyangkut dengan komunikasi dengan PDI-P soal hak angket," ucap dia.

Berkaitan dengan hak angket, Juru Bicara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Imam Priyono menyebut pihaknya masih fokus mengawal suara dan anomali yang terjadi di Pemilu 2024.

Imam menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut PPP sebagai salah satu partai yang berkomitmen mendukung hak angket DPR.

"Kami masih fokus mengawal suara dan beragam anomali yang terjadi," ujar Imam saat dimintai konfirmasi, Senin (4/3/2024).

Menurutnya, PPP berkomitmen dalam menegakkan dan menjaga marwah demokrasi.

Keputusan strategis yang akan diambil oleh PPP dilakukan secara kolektif kolegial yang akan dipimpin oleh Mardiono selaku Ketum PPP.

"Kami serius mengawal demokrasi. Dan pilihan strategisnya masih terbuka luas," ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan bahwa di kubu capres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, masalah hak angket sudah clear.

Hermawi menyampaikan hal itu dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam.

"Jadi kalau di 01 angket ini sudah clear, harus jalan," ujar Hermawi.

Menurutnya, pihak Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencapai kesimpulan bahwa mereka akan mendukung hak angket.

Baca Juga: Jawaban Tegas Susi Ditanya Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

"Masing-masing dengan tim, masing-masing dengan troli-troli, mereka sudah kerja dua hari. Kita verifikasi. Kita sampai pada kesimpulan, kita meski mendukung angket. Kita ingin buktikan semua komplain dan keluhan masyarakat ada dalam bentuk CD, ada dalam bentuk rekaman, dan segala macam," kata Hermawi.

"Itu makanya waktu konpers saya dan dua sekjen lain mengatakan kita menanti tindak lanjut dari Pak Ganjar. Besoknya, para ketua-ketua umum," ujar dia lagi.

Namun, ia mengakui bahwa pihaknya juga harus berpikir secara realistis dan tidak bisa mendorong hak angket sendirian di DPR.

Sebab, pada akhirnya, hak angket akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dilakukan voting.

"Tapi kita realistis juga kan tidak bisa sendiri. Baru bersama-sama PDI-P. Nanti ujungnya kan voting di paripurna, pasti voting. Kalau sekadar tanggal 5 mau usulkan dua fraksi, 25, kita bisa. Tapi nanti kalau di paripurna kita pasti mentok," kata Hermawi.