Kompas TV nasional politik

PPP Buka Opsi Jadi Oposisi di Pemerintahan Baru

Kompas.tv - 29 Februari 2024, 16:59 WIB
ppp-buka-opsi-jadi-oposisi-di-pemerintahan-baru
Romahurmuziy, saat menjadi terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, menyimak keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/12/2019). (Sumber: Antara)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, sejumlah unsur partai dari berbagai daerah mengusulkan agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan baru. 

Menurut dia, pengalaman PPP sebagai partai oposisi sudah teruji di pemerintahan era orde baru (orba).

Baca Juga: Ketua Majelis Pertimbangan PPP: Kami Dukung Hak Angket DPR Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

"Karena dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada, bahkan dari daerah. Mengingat PPP sudah pernah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh 51 tahun usia PPP," kata pria yang karib disapa Romi itu kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).

Romi mengklarifikasi pernyataan Ketua Bappilu partainya Sandiaga Uno terkait dengan sinyal PPP bakal gabung ke pemerintahan mendatang. Ia menegaskan bahwa itu merupakan aspirasi pribadi. 

"Bukan selalu berarti sinyal PPP mau bergabung pemerintahan baru. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi itu adalah di antara aspirasi pribadi yang berkembang," kata Romi.

Selain itu, kata dia, partainya mendukung pelaksanaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Ia mengatakan, dirinya sudah menginstruksikan kepada seluruh kader yang duduk di parlemen ketika masa reses selesai agar segera mengusulkan hak angket tersebut. 

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Ketua DPP PPP soal Pernyataan Sandi yang Beri Sinyal Gabung Prabowo-Gibran: Pernyataan Pribadi

"PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," katanya. 

Ia menyebut, hak angket diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul. Pihak lain diminta tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya wacana ini.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x