PPP Ingin Gabung ke Koalisi, TKN: Itu Hak Prerogatif Prabowo

JAKARTA, KOMPAS TV - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menanggapi sinyal PPP yang akan bergabung ke dalam koalisi. 

Ia menyebut, keputusan menerima partai berlambang Kabah itu merupakan hak prerogatif Prabowo yang merupakan seorang presiden terpilih nantinya. 

"Saya nggak ngerti soal gabung atau tidak gabung. Itu hak prerogatif presiden terpilih, tapi sekali lagi itu hak prerogatif presiden. Usul dan berharap tentunya boleh, wong namanya negara demokrasi tapi finally tetap presiden yang punya hak prerogatif itu," kata Nusron kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).

Baca Juga: PPP Tunggu Rapimnas untuk Putuskan Sikap di Pemerintahan Selanjutnya

Meski begitu, ia mengaku senang bila akhirnya nanti PPP bersedia bergabung ke dalam koalisi Prabowo-Gibran 

"Kalau ada orang ingin bergabung membantu pemerintahan sih pasti kita senang. Namanya juga membantu untuk memperkuat pemerintah," kata Nusron.

Menurut dia, semua akan indah pada ujungnya, karena memang Prabowo-Gibran adalah pemimpin pilihan rakyat.

"Biarkan berproses. Nanti juga akan indah pada waktunya," katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menunggu keputusan Rapat Pimpinan Partai Nasional (Rapimnas) untuk menentukan langkah PPP di pemerintahan selanjutnya.

Sandi menjelaskan, secara pribadi dirinya siap jika pemerintah selanjutnya mengajak masuk ke kabinet. Hal tersebut tidak terlepas untuk membantu pemerintah membangun bangsa. 

Namun langkah tersebut tentu menunggu hasil keputusan Rapimnas PPP.

Di sisi lain pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih nantinya.

Ia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya.

Baca Juga: AHY Serahkan kepada Prabowo soal PPP Gabung ke Koalisi Indonesia Maju

"Kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," ujar Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).