Jaga Situasi Kondusif, Menkopolhukam Bakal Temui Penyelenggara dan seluruh Parpol Peserta Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menghormati sikap PDI Perjuangan yang menolak penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024.

Hadi berencana bakal melakukan pertemuan dengan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 dan penyelenggara Pemilu. 

Hal tersebut dilakukan agar situasi kondusif pasca-pemilihan bisa tetap terjaga hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kami tetap tidak mengabaikan, tapi kami menjaga supaya situasi kondusif ini tetap terjaga. Kalau perlu kami akan koordinasi lebih baik," ujar Hadi usai serah terima jabatan di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (21/2/2024). 

Hadi menjelaskan, prioritas utama dalam memimpin Kemenko Polhukam di akhir periode pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah menjaga situasi nasional pasca-pemilihan. 

Baca Juga: Hadi Tjahjanto Bakal Temui Mahfud MD Usai Dilantik Jadi Menko Polhukam

Mulai dari pengumuman hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, menurutnya pasti akan ada dinamika yang terjadi.

Untuk itu prinsip persatuan dan kesatuan akan dilakukan agar pembangunan yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan. 

"Saya harus menjaga situasi ini, situasi yang sangat kondusif ini, dengan berpegang teguh pada prinisip-prinsip persatuan dan kesatuan antar-anak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun," ujar Hadi.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang," Sambung Hadi.

Sebelumnya DPP PDI-Perjuangan menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024.

Baca Juga: Pakar Keamanan Siber Bongkar Kesalahan Fatal SIREKAP yang Picu Penggelembungan Suara di Pilpres 2024