Kompas TV nasional rumah pemilu

Komnas HAM Beberkan Temuan Sejumlah Kepala Daerah Tidak Netral di Pemilu 2024

Kompas.tv - 21 Februari 2024, 22:48 WIB
komnas-ham-beberkan-temuan-sejumlah-kepala-daerah-tidak-netral-di-pemilu-2024
Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi (kanan), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian (tengah), serta Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah (kiri) di jakarta, Jumat (12/5/2023). (Sumber: ANTARA/Fath Putra Mulya/am.)
Penulis : Rizky L Pratama | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membeberkan sejumlah temuan mereka terkait aparatur sipil negara (ASN) dan kepala daerah yang tidak netral selama Pemilu 2024.

Komnas HAM mengungkapkan temuan itu terjadi dari kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari Antara, Rabu (21/2/2024).

Komnas HAM menyebut ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

Baca Juga: Komnas HAM Ungkap Hak Sejumlah Warga dan Petugas di Pemilu Tak Terpenuhi

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," terang Saurlin.

Lebih dari itu, pihaknya juga menemukan sebuah video ajakan dari Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat kepada jajaran ASN untuk memilih calon tertentu.


 

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," ucap dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan telah masuk laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu sehingga proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca Juga: Nusron Wahid: Kalau Enggak Mau Bersanding di Pemerintahan Prabowo-Gibran, ya Sudah Sana di Luar



Sumber : Antara


BERITA LAINNYA



Close Ads x