Kompas TV nasional politik

BEM SI Desak Jokowi Minta Maaf sudah Rusak Demokrasi, Pengamat: Ini Gerakan Moral untuk Pemilu 2024

Kompas.tv - 9 Februari 2024, 07:10 WIB
bem-si-desak-jokowi-minta-maaf-sudah-rusak-demokrasi-pengamat-ini-gerakan-moral-untuk-pemilu-2024
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat di Auditorium Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (30/8/2023). (Sumber: BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/RUSMAN)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta maaf karena telah merusak marwah demokrasi.

BEM SI juga memajang spanduk Jokowi menenteng gentong babi dengan tulisan "politik gentong babi ala Jokowi". 

Politik gentong babi atau pork barrel yakni massa yang punya otoritas dan sumber daya, atau rezim berkuasa sedang menghibahkan anggaran daya sumber dayanya untuk menjaga loyalitas konsituen. 

Salah satu contohnya dengan memanfaatkan bantuan sosial (bansos) dari negara untuk kepentingan politik. 

Koord Pusat BEM SI Hilmi Ash Shidiqi menjelaskan permintaan agar Presiden Jokowi minta maaf karena telah merusak marwah demokrasi tidak terlepas dari pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak. 

Baca Juga: Guru Besar UI: Dulu Jokowi Mendengarkan Rakyat, Sekarang yang Didengarkan Cuma Kelompok Tertentu

"Kami hanya ingin presiden keluar dari permainan Pemilu 2024 ini, berhenti menunjukkan keberpihakannya dan berhenti cawe-cawe. Ini yang kita serukan jangan sampai Pemilu 2024 yang jujur dan adil tercederai oleh pernyataan presiden sendiri," ujar Hilmi di program Kompas Petang KompasTV, Kamis (8/2/2024).

Hilmi menambahkan Presiden Jokowi sejauh ini memang tidak menyebut secara jelas keberpihakannya kepada salah satu pasangan Capres dan Cawapres. 

Namun, kedekatan Jokowi dengan ketua partai pengusung Capres-Cawapres tertentu di publik memunculkan penilaian Jokowi sudah berpihak kepada pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Sikap-sikap ini sangat mengganggu iklim kontestasi Pemilu yang mendorong demokrasi," ujar Hilmi. 

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi prayitno menilai, sangat wajar jika mahasiswa turun ke jalan dan mengingatkan pemerintah untuk netral di Pemilu 2024.

Baca Juga: Jokowi Sebut Tak Akan Kampanye, Timnas AMIN: Mudah-mudahan Diikuti dengan Tindakan

Menurut Adi, desakan masyarakat akademik dari berbagai kampus, termasuk demo BEM SI sebagai wujud kekecewaan dan ekpresi amarah melihat situasi menuju hari pencoblosan pada 14 Februari nanti. 

Di sisi lain tuntutan dari mahasiswa sebenarnya sering diutarakan di setiap tahapan Pemilu, dari pendaftaran hingga masa kampanye saat ini. 

Misalnya meminta presiden netral dan tidak cawe-cawe dalam pemilu, mengimbau apratur pemerintah tidak mobilisasi untuk memenangkan Paslon tertentu dan meminta penyelenggara pemulu proporsional.

"Ini selalu diulang, tapi menjadi ramai saat guru besar dan mahasiswa menunjukkan ada sesuatu yang mendesak supaya Pemilu 2024 demokrasi kita berjalan stabil. Secara prinsip gerakan ini gerakan moral supaya Pemilu kita berjalan dalam relnya," ujar Adi. 


 



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x