Akan Naikkan Gaji Pejabat untuk Cegah Korupsi, Prabowo: Kita Mampu, Saya Sudah Hitung dengan Tim

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengaku dirinya bersama tim pakar sudah menghitung peningkatan gaji penyelenggara negara, dan Indonesia mampu.

Pernyataan Prabowo itu diampaikan dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024).

Menurut Prabowo, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistemik dan realistis.

Pendekatan sistemik dan realistis itu, kata dia, bisa diwujudkan dengan perbaikan kualitas hidup penyelenggara negara yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar.

“Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” kata Prabowo di Gedung KPK.

Ia kemudian mencontohkan hakim di sejumlah negara maju, seperti Amerika dan Inggris, yang kesejahteraannya dijamin selama hidup, bahkan hingga meninggal dunia.

Baca Juga: Momen Anies-Prabowo-Ganjar Saling Bercakap-cakap Saat Hadiri Acara KPK

Bahkan, kata dia, Ketua Mahkamah Agung menjadi pejabat negara, mendapatkan gaji paling tinggi dan rumah dinasnya lebih besar dari menteri.

“Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali,” kata dia.

“Ini saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis,” ujar Prabowo.

Ia meyakini jika gaji penyelenggara negara ditingkatkan dan kualitas hidupnya diperbaiki, angka korupsi dapat ditekan.

“Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara.”

“Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin,” kata Prabowo.

Ia juga mengaku heran dengan kondisi di Indonesia, karena gaji direksi perusahaan swasta dan BUMN jauh lebih besar ketimbang Panglima TNI, menteri, dan direktur jenderal (dirjen) pemerintahan yang memegang anggaran negara triliunan rupiah.

Ia juga mewacanakan menaikkan pangkat pejabat kementerian, khususnya yang bertanggung jawab mengendalikan anggaran dan kontrak-kontrak besar.

Menurutnya di Kementerian Pertahanan yang ia pimpin, ada pejabat yang sehari-harinya menangani kontrak dan dana triliunan rupiah, namun pangkatnya sama dengan pejabat yang tanggung jawab kerjanya tak sebesar itu.

Baca Juga: Menhan Prabowo Lepas Kapal Bantuan KRI Radjiman TNI AL ke Gaza

Ia mengaku telah mengajukan kenaikan pangkat untuk pejabat yang menangani anggaran besar tersebut sejak 3 tahun lalu. Namun, hingga saat ini belum terealisasi.

“Mungkin tidak dari segi gaji, tapi dari segi penghormatan, saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang tiga.”

“Tapi sampai sekarang ya mungkin birokrasi dan sebagainya, masih belum tembus,” kata Prabowo.