Jokowi Dinilai akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat: Punya Kepentingan Bangun Dinasti Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena punya kepentingan untuk membangun dinasti politik.

Pernyataan Ikrar tersebut disampaikan dalam dialog Kompas Petang Kompas TV, Kamis (11/1/2024), yang membahas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden Jokowi netral dalam pemilu karena sudah disumpah.

“Menurut saya, itu bener bener bukan lagi most likely ataupun highly likely, tapi saya katakan ini sudah benar-benar certainly bahwa presiden pasti akan cawe-cawe,” tuturnya.

“Karena biar bagaimanapun dia punya kepentingan untuk membangun dinasti politik dia.”

Ikrar juga menjawab pertanyaan host Kompas Petang tentang cara presiden menunjukkan netralitas dalam Pilpres 2024.

Baca Juga: Anies dan Ganjar Tanggapi Gabungnya Khofifah ke Kubu Prabowo-Gibran

Menurut dia, seharusnya presiden tidak perlu menunjukkan ketidaknetralannya, baik secara verbal maupun secara langsung.

“Harusnya beliau juga tidak perlu menunjukkan, baik secara verbal maupun secara langsung, mengenai bahwa dia itu memang tidak netral.”

“Saya beri contoh, bagaimana dia bertemu dengan para kepala desa, bagaimana dia ketemu dengan Prabowo (capres nomor urut 2, Prabowo Subianto), bagaimana dia ketemu dengan Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN yang mengusung Prabowo), bagaimana dia bertemu Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar yang juga mengusung Prabowo), kemudian pernyataan beliau mengenai debat (capres),” beber Ikrar.

Seperti diberitakan, akhir pekan lalu, sebelum digelarnya debat capres kedua pada Minggu (7/1/2024), Jokowi bertemu dengan Prabowo, Airlangga, dan Zulkifli di tempat dan hari yang berbeda.

Setelah debat capres digelar, Jokowi menyarankan agar format debat diubah. Menurutnya, debat capres pada Minggu malam lalu tidak memperlihatkan substansi dari visi dan misi para kandidat. Tetapi, kata dia, justru memperlihatkan saling serang antarkandidat.

Ikrar mengatakan format debat merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU).