Bawaslu Temukan Surat Suara Rusak di 127 Kabupaten dan Kota, di Luar Negeri Tersebar di 39 PPLN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu.

Permasalahan yang ditemukan Bawaslu tidak hanya dalam pengadaan dan distribusi tahap pertama pada 13 September sampai 11 November 2023, tapi juga ada di tahap kedua 15 November 2023 sampai 14 Januari 2024 mendatang. 

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan distribusi logistik Pemilu tahap pertama untuk 514 kabupaten/kota, terdapat kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota. Sisanya sudah tersebar dengan baik di 478 kabupaten/kota. 

Kemudian pendistribusian bilik suara terdapat bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota dan 497 kabupaten/kota sudah terdistribusi dengan keadaan baik. 

Untuk pendistribusian tinta dan kabel ties sudah tersebar di 494 kabupaten/kota, dan terdapat tinta rusak di 124 kabupaten/kota.

Baca Juga: Bawaslu Menilai Kualitas Surat Suara Jadi Masalah Krusial Pemilu 2024: Kurang Jelas dan Rusak

Selanjutnya distribusi segel tersebar di 484 kabupaten/kota dan ditemukan segel yang rusak di 30 kabupaten/kota.

"Bawaslu juga menemukan pengiriman salah tujuan distribusi pada pengiriman tahap pertama di 10 kabupaten/kota," ujar Herwyn dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/1/2024).

Herwyn menambahkan berdasarkan hasil pengawasan ada beberapa kendalah distribusi logistik di tahap pertama.

Seperti pertama, koordinasi, akses, dan informasi; kedua, kendaraan; ketiga, cuaca; keempat, geografis; kelima, keamanan; keenam, jarak tempuh.

"Masih ada KPU kabupaten/kota yang yang tidak memberikan informasi jadwal distribusi logistik ke Bawaslu," ujarnya.

Baca Juga: Distribusi Logistik Pemilu Tak Terdampak Truk Terjun ke Jurang

Di kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan hasil pengawasan distribusi logistik tahap kedua. 

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat surat suara rusak di 127 kabupaten/kota dan 61 kabupaten/kota surat suara yang belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya.