Kompas TV nasional rumah pemilu

Viral Video 100 Ribu WNI di Malaysia Tak Masuk DPT, Bawaslu: Kalau Masalah DPT Harus Jelas Angkanya

Kompas.tv - 5 Januari 2024, 19:40 WIB
viral-video-100-ribu-wni-di-malaysia-tak-masuk-dpt-bawaslu-kalau-masalah-dpt-harus-jelas-angkanya
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat ditemui di kantornya, merespons video yang viral di media sosial terkait adanya ratusan ribu WNI di Malaysia tidak masuk daftar pemilih tetap luar negeri, Jumat (5/1/2023). (Sumber: KOMPAS TV/Bongga Wangga)
Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mendalami pernyataan dalam sebuah video yang viral di media sosial ada sekitar 100 ribu WNI di Malaysia tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN). 

Video tersebut viral di media sosial X. Dalam video, ada dua pria yang mengeklaim terdapat ratusan WNI di Kuala Lumpur, Malaysia tidak masuk DPTLN Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Malaysia untuk menelusuri kebenaran berita tersebut. 

Menurut Bagja, video tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya lantaran tidak ada data yang diterima Panwaslu di Malaysia terkait ratusan ribu WNI di Malaysia tidak masuk DPTLN.

"Kalau masalah DPT harus jelas angkanya, karena ini manusia ada angkanya, ada hitungannya, ada NIK-nya. Misalnya dilaporkan 110.000.527 misalnya, itu kan jelas. Ini ratusan ribu dari laporannya saja sudah agak unclear ya tidak terlalu jelas," ujar Bagja saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jumat (5/1/2024).

Baca Juga: WNI di Malaysia Tak Punya Hak Pilih, Cak Imin: Kita Usut ke Bawaslu dan PPLN

Bagja menambahkan selain data WNI yang tidak jelas, dalam video juga tidak dijelaskan WNI yang tidak masuk DPT dari daerah mana. 

Bagja menjelaskan Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) di Malaysia, tersebar di beberapa wilayah. Seperti PPLN Kuala Lumpur ataupun PPLN Kinabalu. 

Begitu juga Panwaslu di Malaysia, dibagi berdasarkan daerah. Seperti Panwaslu Kuala Lumpur ataupun Panwaslu Kinabalu.

Dalam video yang beredar disebutkan pihak yang mengaku ada ratusan ribu WNI tidak masuk DPTLN sudah melaporkan ke Panwaslu Malaysia. 

"Di situ disebut Panwaslu Malaysia itu di mana, itu harus jelas. Pelaporan itu harus jelas, jadi kita bisa telusuri ratusan ribu-nya di mana, Apakah di Kota Kinabalu atau di Kuala Lumpur atau di mana," ujar Bagja. 




Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x