Presiden Jokowi: Tidak Semuanya Dapat Bantuan, Khusus untuk Penerima Manfaat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo memastikan bantuan yang diberikan pemerintah khusus bagi penerima manfaat yang terdampak. 

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat dialognya bersama sejumlah penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).

Tak hanya bantuan CBP, bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino juga diberikan kepada penerima manfaat yang terdampak kekeringan. 

Jokowi menekankan tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah. Selain itu pemerintah sengaja memilih siapa saja masyarakat yang mendapat bantuan, tetapi sudah didata oleh dinas sosial daerah hingga ke Kementerian Sosial.

"Karena ini memang BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga," ujar Jokowi memastikan penyaluran bantuan di hadapan para penerima manfaat.

Baca Juga: Sekjen PDI-P Ingatkan Mensos Tri Rismaharini soal Penyaluran Bansos: Pastikan Tak Ada Politisasi

Presiden Jokowi menjelaskan BLT El Nino diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga akibat musim kemarau panjang.

Selain BLT El Nino, pemerintah juga memberikan bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat dan bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret 2024.

Jika anggaran dalam APBN mencukupi, sambung Jokowi, bantuan-bantuan tersebut akan dilanjutkan pemerintah. 

"Kalau nanti APBN-nya saya hitung dulu memungkinkan nanti April, Mei, Juni bisa kita teruskan lagi," ujar Jokowi.

Dalam penyaluran bantuan pangan CBP, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. 

Baca Juga: Ganjar, Cak Imin dan TKN Prabowo-Gibran Angkat Bicara soal Dugaan Politisasi Bansos di Masa Kampanye

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Pj. Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro.

Sebelumnya Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta agar bantuan sosial dari pemerintah tidak diklaim secara sepihak.

Todung mengingatkan Bansos merupakan uang dari masyarakat dan penyalurannya sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah, sehingga tidak perlu diklaim sebagai bantuan dari Presiden Jokowi.

Todung juga pernah mengusulkan agar penyaluran bansos ditunda hingga selesai Pemilu 2024. Hal ini karena ada kekhawatiran penyalahgunaan oleh pasangan Capres dan Cawapres tertentu dalam penyaluran Bansos.