Kompas TV nasional rumah pemilu

Jokowi Temui Perwakilan Kepala Desa, Anies Baswedan Berharap Netralitas Terjaga

Kompas.tv - 31 Desember 2023, 18:05 WIB
jokowi-temui-perwakilan-kepala-desa-anies-baswedan-berharap-netralitas-terjaga
Anies Baswedan saat reuni SMAN 2 Yogyakarta di Legend Coffee, Kota Yogyakarta, DIY, Minggu (31/12/2023) (Sumber: Wisang Seto Pangaribowo/Kompas.com)
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Desy Afrianti

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku berharap jajaran kepala desa tetap menjaga netralitas usai bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/12/2023) lalu. Hal tersebut disampaikan Anies saat berada di Yogyakarta, Minggu (31/12/2023).

"Yang penting jaga netralitas. Sekarang warga desanya tahu, kok, ini haknya orang-orang dewasa yang tidak perlu diintervensi, perlu dihormati. Jaga netralitas," kata Anies dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Asosiasi Kepala Desa Temui Presiden Jokowi di Istana, Minta Revisi UU Desa Segera Disahkan

Sebelumnya, Sekjen DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Senthot Rudi Prastiono menyampaikan bahwa pihaknya membahas revisi UU Desa bersama Jokowi. Selain Papdesi, Senthot menyebut perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Jawa Timur dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) turut menghadiri pertemuan tersebut.

Senthot mengaku pihaknya berharap revisi UU Desa bisa segera disahkan usai masa rese berakhir. Ia menyebut pihaknya sama sekali tidak bicara politik dengan Jokowi.

"Kami ingin menanyakan kepada beliau langsung bagaimana perkembangan terkait revisi undang-undang tersebut," kata Senthot, Jumat (29/12/2023).

Sebelumnya, Apdesi menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut Revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pada 5 Desember 2023. 

Ada empat tuntutan yang disampaikan, yaitu masa jabatan kepala desa, kenaikan anggaran dana desa menjadi Rp5 miliar, status perangkat desa, dan desa sebagai otoritas.


Selain empat tuntutan tersebut, Apdesi juga meminta agar kepala desa memiliki otoritas sendiri untuk mengelola dana desa yang kini masih dikelola pemerintah pusat.

Baca Juga: PPP Pecat Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai karena Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Advertorial

Madiun Maju Mendunia | VVIP

27 April 2024, 15:37 WIB

Close Ads x