Ganjar Usul Sesi Tanya-Jawab dalam Debat Diperbanyak, Habiburokhman: Prabowo-Gibran Tak Masalah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, menegaskan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu tidak masalah jika sesi tanya-jawab dalam debat Pilpres 2024, diperbanyak.

Hal tersebut disampaikan Habiburokhman merespons usulan yang diajukan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, agar sesi tanya-jawab dalam debat, diperbanyak.

“Ya Pak Ganjar silakan usulkan soal debat apa yang menurut beliau baik. Kalau kami sendiri nggak masalah,” ucapnya, Senin (18/12/2023), seperti dilaporkan jurnalis KOMPAS TV, Jonah Hamonangan.

Dia juga menyarankan agar interaksi antarpasangan capres-cawapres dalam debat, diperbanyak.

Baca Juga: KPU soal Transaksi Janggal Triliunan Rupiah: Itu Bukan Terjadi di Rekening Khusus Dana Kampanye

“Evaluasi terhadap hasil debat yang pertama, kami evaluasi berinteraksi dengan paslon lainnya,” ujar Habiburokhman.

Dia mengatakan pihaknya siap dengan perubahan apa pun dalam debat Pilpres 2024. Yang terpenting, lanjut Habiburokhman, ada kesempatan yang setara dalam penyampaian visi dan misi.

“Kami ikut aturan main sepanjang disepakati Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara, penyampaian visi diberi kesempatan yang setara,” katanya.

Sebelumnya, Ganjar mengatakan dia tidak keberatan debat capres-cawapres digelar dengan model pertemuan town hall atau panggung biasa.

"Kalau modelnya di mana pun, saya ikut aja sih. Model town hall, oke. Model panggung biasa, oke. Yang penting sebenarnya bukan tempatnya buat saya. Debat gitu," ujarnya di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

Namun dia mengusulkan agar sesi tanya-jawab dalam debat diperbanyak.

"Debat itu ya boleh tanya jawab agak sedikit ramai agar kita masing-masing menyampaikan pikiran, bisa defends bisa menunjukkan data gitu ya. Dan itu bisa berulang-ulang. Kalau kemarin kan hanya dua kali ya. Maka masih ada yang mengganjal, kita pingin klarifikasi," tuturnya, dikutip dari video KOMPAS TV.

"Umpama saya bertanya, soal IKN, 'Anda iya atau tidak?' Biar publik tahu, kemudian dia bisa menilai kenapa iya dan kenapa tidak. Atau soal pengadilan HAM, umpama, iya atau tidak. Sehingga publik nanti akan nagih dari pesan-pesan itu. Sayangnya, kemarin tidak sampai pada posisi untuk meyakinkan itu."