Anies Sebut Demokrasi Indonesia Menurun, Jokowi Bilang Begini

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyatakan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. 

Jokowi menyebut setiap kritikan dari setiap pihak akan dijadikan bahan evaluasi agar lebih baik dalam menjalankan proses demokrasi. 

Namun, ia mengatakan selama memimpin Indonesia, ia tak pernah melarang seseorang untuk berpendapat atau menyampaikan kritik.

Baca Juga: Sembari Menghela Napas, Anies Sebut Rakyat Tak Percaya Terhadap Proses Demokrasi

"Ya itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun, dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (15/12/2023). 

"Di patung kuda, di depan Istana juga demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah," sambungnya. 

Sebelumnya dalam debat capres perdana pada Selasa (12/12/2023) malam lalu, Anies mengatakan rakyat Indonesia tidak percaya terhadap proses demokrasi yang saat ini berjalan.

Anies mendapatkan pertanyaan dari panelis soal demokrasi, khususnya mengenai rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik serta kebijakan yang akan dilakukan untuk membenahi tata kelola partai.

Menanggapi pertanyaan itu, Anies pun menghela napas. Ia mengatakan tidak hanya partai politik yang mendapatkan kepercayaan publik yang rendah, tetapi juga proses demokrasi itu sendiri.

“Saya rasa lebih dari sekadar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi,” tegas Anies.

Ia menjelaskan, ada minimal tiga poin yang harus diperhatikan ketika berbicara soal demokrasi, yakni kebebasan berbicara, adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah, dan pemilu yang netral, transparan, jujur serta adil.

Menurutnya, kebebasan berbicara di Indonesia belum maksimal. Indeks demokrasi di Indonesia juga mengalami penurunan.

Diketahui, menurut Economist Intelligence Unit (EIU), indeks demokrasi Indonesia pada 2015 berada di angka 7,03 dan pada 2022 turun ke angka 6,71.

“Pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misal UU ITE, Pasal 14-15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Itu membuat kebebasan berbicara terganggu,” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain itu, Anies mengatakan oposisi saat ini sangat minim. Ia juga mengatakan proses pemilu akan diuji pada Pemilu 2024, apakah akan digelar dengan netral, adil, dan jujur.

Baca Juga: Kala Anies dan Prabowo Saling Serang soal Demokrasi dan Oposisi

Lebih lanjut, Anies menyinggung soal biaya politik yang mahal. Menurutnya, negara perlu memperhatikan keberlangsungan partai politik.

“Parpol memerlukan biaya, untuk kampanye, operasional partai. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar,” pungkasnya.