Cak Imin Minta Pemerintah Stop Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Aceh, Sebut Ganggu Kestabilan

BINJAI, KOMPAS.TV - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta pemerintah menghentikan kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Aceh.

"Ya saya kira harus disetop dulu," kata Muhaimin di Binjai, Sumatera Utara, Jumat (8/12/2023).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai kedatangan para pengungsi Rohingya tersebut mengganggu kestabilan di Aceh.

"Semuanya pendatang dari Rohingya membawa ketidakstabilan di sana," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.

Lelaki yang karib disapa Cak Imin itu juga menilai, ketenangan warga Aceh perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Baca Juga: Hari ke-12 Kampanye Capres-Cawapres Nomor Urut 1: Anies di Jawa Barat, Muhaimin di Sumatra Utara

"Untuk sementara harus kita stop, supaya masyarakat Aceh tenang daripada terjadi konflik, kita prioritaskan warga kita," ujarnya, dilansir dari Tribunnews.

Sebelumnya, pada Jumat (8/12/2023) tercatat ada 1.487 orang pengungsi Rohingya yang tiba di pesisir Provinsi Aceh.

Tak hanya menyambangi wilayah Indonesia, kedatangan pengungsi Rohingya juga ditengarai melibatkan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bakal menindak tegas pelaku TPPO yang membawa pengungsi warga etnis Rohingya ke Indonesia. 

Presiden Jokowi menjelaskan, arus pengungsi Rohingya ke Indonesia khususnya ke wilayah Provinsi Aceh semakin banyak. 

Baca Juga: Ada Jaringan Perdagangan Orang di Balik Pengungsi Rohingya, Jokowi Minta Tindak Tegas Pelaku TPPO

Kedatangan pengungsi Rohingya itu menimbulkan kecurigaan, apalagi patroli laut sudah dijalankan untuk mencegah perahu pengungsi Rohingya tiba ke daratan Indonesia.

Orang nomor 1 di Republik Indonesia itu mengatakan, tim yang dipimpin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menemukan adanya keterlibatan jaringan TPPO yang memasukkan pengungsi etnis Rohingya ke Tanah Air. 

"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan TPPO dalam arus pengungsian ini. Pemerintah akan menindak tegas pelaku TPPO," ujar Presiden Jokowi saat jumpa pers, Jumat (8/12/2023).

Untuk menanganai masalah kebutuhan pengungsi Rohingya, pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan organisasi internasional Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR).