Anies soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Ironis

JAKARTA, KOMPAS TV - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan amat menyayangkan bila pemilihan kepala daerah atau Pilkada di Jakarta dihapus. Bahkan, ia menyebut bila itu menjadi kenyataan, menjadi sebuah ironi di tengah negara demokrasi. 

Hal ini menanggapi rencana penunjukan gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh Presiden yang tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang menjadi usulan DPR.

"Ini ironis, ini ironis, kota yang warganya sangat matang berdemokrasi seharusnya kota yang menjadi percontohan untuk kebebasan berdemokrasi," kata Anies seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (8/12/2023). 

Baca Juga: Perintah Surya Paloh ke Fraksi NasDem: Tolak Rumusan Gubernur Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, ketika dirinya menjadi orang nomor satu di kota tersebut nilai indeks demokrasinya mendapatkan predikat tertinggi. 

"Indeks demokrasinya tertinggi, itu salah satu kebanggaan kami saat bertugas di Jakarta adalah indeks demokrasi tinggi, bahkan Jakarta mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama," ujarnya. 

Ia mengatakan, indikator indeks demokrasi tertinggi itu menandakan kalau kehidupan di sana berlangsung rukun dan damai antar masyarakatnya. 

"Artinya, masyarakatnya rukun, aman dan damai, bisa berdemokrasi dengan baik. Di tempat yang tingkat demokrasinya paling tinggi, malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya," ujarnya. 

Munculnya RUU DKJ ini tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN).

DKI Jakarta akan berubah nama menjadi DKJ setelah statusnya sebagai ibu kota negara resmi dipindah ke IKN.