Hamid Awaludin Nilai Tak Ada Motif Politik dari Pengakuan Agus Rahardjo dan Sudirman Said

Guru Besar Ilmu Hukum itu menyoroti pernyataan Setya Novanto pada tahun 2015 yang mendukung Presiden Jokowi untuk kembali menjadi presiden pada periode kedua.

Menurut dia, ucapan Setya Novanto itu membuat Presiden Jokowi gembira, karena hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai menemui ganjalan.

Setya Novanto, kata dia, menyatakan dukungan kepada Jokowi, beberapa hari setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada 17 Mei 2015.

"Beberapa hari setelah terpilih sebagai ketua umum, Setya Novanto langsung mengatakan Partai Golkar di bawah kepemimpinannya mendukung Pak Jokowi menjadi presiden periode kedua," tutur Hamid.

"Itu kan Pak Jokowi baru dua tahun menjadi presiden," sambungnya.

Baca Juga: Pengamat Politik Sebut Jokowi dan PDIP Saling Jaga Hubungan agar Tak Dinilai Zalim demi Suara Pemilu

Hamid Awaludin menilai, Presiden Jokowi senang mendengar dukungan dari Partai Golkar yang notabene partai besar di Indonesia, karena hubungannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menghadapi ganjalan.

"Nah tiba-tiba ada partai besar, ingat ya Golkar itu partai besar, bukan partai pelengkap, yang mau langsung mencalonkan beliau," sambungnya.

"Selama ini partai utama beliau PDIP, tapi ada ganjalan di situ. Ya tentu saja beliau gembira," urainya.

Oleh karena rentetan kejadian tersebut, Hamid menerangkan, penilaian publik bahwa Presiden terkesan melindungi Setya Novanto, sah-sah saja.

"Kalau publik menarik benang ini ke belakang, bisa jadi memang, artinya sah-sah saja publik berkesimpulan, 'oh mungkin ada motif memang bapak presiden kita melindungi Pak Setya Novanto' dengan dua rentetan kejadian itu kan," jelasnya.

Meski demikian, Hamid menilai, pengakuan Agus Rahardjo dan Sudirman Said harus didalami lebih jauh untuk mencari tahu kebenarannya.

"Baik pengakuan Pak Sudirman Said maupun pengakuan Pak Agus Rahardjo itu adalah pengakuan sepihak, butuh pendalaman lebih jauh terutama kebenaran cerita itu," ujarnya.

"Tetapi, jangan lupa, cerita seperti ini masuk ranah politik kan? Bisa saja, para politisi membawa kasus ini ke DPR untuk interpelasi," sambungnya.

Hak interpelasi, tutur Hamid, merupakan ranah politik anggota dewan untuk bertanya kepada Presiden Jokowi terkait kebenaran pengakuan Agus Rahardjo maupun Sudirman Said.

"Kalau itu terjadi, akan riuh perpolitikan kita ini," jelasnya.