Bawaslu Identifikasi 1.952 Kerawanan Pemilu, Daerah Diminta Masifkan Kerja Pencegahan

BOGOR, KOMPAS.TV - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menyebut pihaknya telah mengidentifikasi 1.952 kerawanan dalam pemilihan umum (pemilu).

Lolly mengatakan, berdasarkan identifikasi tersebut, pihaknya mendorong Bawaslu seluruh Indonesia lebih memasifkan kerja pencegahan.

Sebagai tindak lanjut, kata Lolly, Bawaslu telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan nota dinas, surat imbauan, perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak, dan lain sebagainya.

"Jumlah tersebut, masih sedikit, karena kalau dilihat dari tahapan, sesungguhnya harus bisa melakukan pencegahan lebih masif lagi," kata dia dalam Rapat Kerja Pencegahan dan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/11/2023), dikutip dari laman resmi Bawaslu.

Lolly juga menyebut sejumlah daerah yang paling banyak melakukan pencegahan.

Baca Juga: Bawaslu Sebut Seluruh Petugas Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Bakal Jadi Peserta BPJS Kesehatan

"Sulawesi Tengah, Lampung, Bali, NTB, Jawa Timur ini adalah lima provinsi paling banyak melakukan pencegahan," tuturnya.

Ia mengingatkan, masa kampanye merupakan masa yang seluruh dimensi kerawanannya tinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP).

Oleh sebab itu, kata Lolly, semua jajaran Bawaslu harus mengencangkan cara kerja dan tegak lurus pada aturan.

"Untuk semua jajaran Bawaslu, baik dari sisi kelembagaan maupun perseorangan harus mengencangkan cara kerjanya," tegasnya.

Baca Juga: Bawaslu Imbau Peserta Pemilu Tertibkan APS Secara Mandiri

"Yang harus dilakukan Bawaslu, tegak lurus terhadap peraturan, tegak lurus terhadap regulasi, cara pandang kita melihat seluruh pasangan calon taat pada regulasi," tegasnya.

Ia juga mengingatkan semua petugas Bawaslu untuk melakukan pencegahan semaksimal mungkin.

"Maka lakukan pencegahan sebanyak-banyaknya, jika melihat potensi kegaduhan keluarkan surat pencegahan," tuturnya.