Koalisi Masyarakat Sipil: Pernyataan Adik Prabowo Menyakiti Hati Keluarga Korban Penculikan Aktivis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil merespons pernyataan adik dari calon presiden (capres) Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan kasus penghilangan orang secara paksa (penculikan) aktivis 1997-1998 yang disebut melibatkan kakaknya tidak terbukti.  

Hashim bahkan mengatakan bahwa kasus tersebut sudah dibahas sebanyak 10.000 kali dan dugaan keterlibatan Prabowo Subianto tidak terbukti. 

Koalisi Masyarakat Sipil memandang pernyataan Hashim menyakiti korban dan keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998 serta rasa keadilan masyarakat, sebab, lanjutnya, sejauh ini terdapat 13 orang yang diculik hingga kini belum kembali. 

"Pernyataan Hasyim sesungguhnya sangat tidak pantas diucapkan, mengingat Prabowo Subianto hingga kini belum diminta pertanggungjawab dalam sebuah proses hukum yang fair dan akuntabel atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998. Hasyim seharusnya turut mendorong kasus tersebut diungkap di ruang pengadilan, termasuk untuk menguji kebenaran dari ucapannya," tulis Koalisi Masyarakat Sipil melalui pernyataan resmi yang diterima oleh Kompas.tv, Minggu (19/11).

Baca Juga: Kedipan Mata dan Tawa Prabowo Tanggapi Pendapat Ganjar soal Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi

"Penting dicatat, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 merupakan bagian dari mandat agenda politik 1998. Selama kasus-kasus tersebut diselesaikan secara tuntas, termasuk melalui proses peradilan HAM, selama itu pula desakan dan tuntutan penyelesaiannya akan terus disuarakan dan tidak akan pernah surut," lanjut pernyataan tersebut. 

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pengadilan adalah satu-satunya tempat yang tepat untuk menguji semua bukti dan keterangan terkait kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998, termasuk pernyataan Hashim yang menyatakan ketidakterlibatan Prabowo Subianto. 

Menurut Koalisi itu, sebagai warga negara, Hashim seharusnya ikut mendorong dan dan mendesak presiden untuk segera membentuk pengadilan HAM kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 agar Prabowo Subianto dapat mengklarifikasi dugaan keterlibatannya melalui proses peradilan yang fair dan akuntabel. 

"Bukan malah sebaliknya, membuat pernyataan pembelaan yang hanya menyakiti korban, keluarga korban dan rasa keadilan masyarakat."

Baca Juga: APDESI Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran di Pilpres 2024