Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar, Mahfud: Itu Terbit Sebelum Resmi Jadi Capres

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD buka suara menanggapi temuan pakta integritas saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.

Adapun pakta integritas yang ditemukan KPK tersebut berisi dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada calon presiden atau capres Ganjar Pranowo.

Mahfud MD yang juga calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo menyebut, pakta integritas itu terbit pada bulan Agustus 2023.

Baca Juga: Beredar Diduga Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, KPK Cek

Pada waktu itu, kata dia, Ganjar Pranowo belum resmi menjadi calon presiden yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

"Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmikan bahasanya," kata Mahfud dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/11/2023).

Menurut Mahfud, perihal pakta integritas tersebut tidak ada kaitannya dengan ranah hukum. Selain itu, kata dia, hal tersebut juga tidak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Enggak juga (mencoreng netralitas ASN)," ucap dia.

Adapun pakta integritas yang dimaksud sempat beredar dalam grup wartawan. Dalam pakta integritas itu dituliskan Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong menyatakan sejumlah poin.

Salah satunya adalah siap mencari dukungan di Kabupaten Sorong untuk memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Ganjar Terima Laporan soal Adanya Pj Kepala Daerah Diduga Diintimidasi Aparat Jelang Pemilu 2024

Adapun pakta itu ditandatangni langsung oleh Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban pada Agustus 2023.

Adapun poin-poin pakta integritas tersebut berisi sebagai berikut:

1. Mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Sorong.

2. Tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

4. Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

5. Bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini.

Baca Juga: Ketok Palu! Anies-Muhaimin Nomor Urut 1, Prabowo-Gibran Nomor Urut 2, Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3