Koalisi Masyarakat Sipil Desak Bawaslu hingga Komnas HAM Proaktif Tindak Aparat yang Tidak Netral

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) proaktif menindak aparat negara yang ikut serta dalam proses tahapan hingga Pemilu 2024.

Hal ini lantaran dalam beberapa hari terakhir banyak peristiwa dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kontestasi Pemilu 2024. 

Semisal pencopotan spanduk lawan politik pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Bali, hingga pemasangan baliho Prabowo-Gibran Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. 

"Kami memandang kondisi ini membuat demokrasi dan Pemilu menjadi tidak murni dan tidak sehat karena kekuasaan menggunakan seluruh kekuatan politiknya untuk memenangkan kandidat mereka, Prabowo-Gibran," ujar Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/11/2023).

Julius menambahkan, pemasangan baliho yang diduga dilakukan kepolisian jelas mencederai sikap netral aparat dan merupakan bentuk kecurangan Pemilu.

Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Tanggapi Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Singgung Politik Diskriminasi

Menurutnya, dugaan pemasangan baliho oleh polisi semakin menunjukkan Presiden Joko Widodo terus menggunakan semua kekuataan untuk memenangkan sang anak, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024. 

Sebelumnya, baliho dari lawan politik Prabowo-Gibran justru diturunkan aparat keamanan di beberapa tempat seperti di Bali dan lainnya. 

Julius menilai Pemilu sebagai sarana kompetisi yang sehat dan membahagiakan telah tercederai dan malah menjadi ajang pesta demokrasi lima tahunan yang menakutkan dan menyeramkan.

Hal tersebut dikarenakan kekuasaan menggunakan semua kewenangannya untuk memastikan kemenangan, bahkan sebelum Pemilu dimulai.