Kompas TV nasional politik

Jokowi Diusulkan Geser Megawati Jadi Ketua Umum PDI-P, Sekjen: Kami Terima sebagai Masukan

Kompas.tv - 1 Oktober 2023, 11:45 WIB
jokowi-diusulkan-geser-megawati-jadi-ketua-umum-pdi-p-sekjen-kami-terima-sebagai-masukan
Foto arsip. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT ke-50 PDI P di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/01/2023). (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)
Penulis : Nadia Intan Fajarlie | Editor : Vyara Lestari

Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan.

"Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu," pungkasnya, dilansir dari Antara.

Baca Juga: Momen Paspampres Beri Kejutan untuk Ibu Iriana Joko Widodo yang Ulang Tahun Hari Ini

Melalui kolom opini yang ditulisnya di Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023), Guntur mengatakan Jokowi tetap dibutuhkan untuk berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan, paling tidak sebagai ketua umum partai politik.

"Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan," kata Guntur.

"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai Ketua Umum PDIP dan Megawati menjadi Ketua Dewan Pembinanya?" ucap Guntur.

Terlebih, kata dia, Jokowi merupakan anak ideologis Bung Karno karena selama 10 tahun menjadi Wali Kota Solo, dua tahun lebih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan nanti 10 tahun menjadi Presiden RI.

"Yang berarti selama 22 tahun di pemerintahan, Jokowi konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno," ungkap Guntur.

Karenanya, Guntur menilai langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP sangat dimungkinkan dan sudah barang tentu kalau mau dilakukan, melalui suatu kongres luar biasa yang benar-benar demokratis.

"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya. Masalahnya adalah, apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau?" imbuhnya.


 

 




Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA



Close Ads x