Kompas TV nasional politik

Ganjar Minta Pemerintah Segera Turun Tangan Selesaikan Konflik di Pulau Rempang

Kompas.tv - 18 September 2023, 05:40 WIB
ganjar-minta-pemerintah-segera-turun-tangan-selesaikan-konflik-di-pulau-rempang
Foto arsip. Bacapres PDIP Ganjar Pranowo berbicara soal konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. (Sumber: Kompas.id)
Penulis : Nadia Intan Fajarlie | Editor : Edy A. Putra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bakal calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

"Sekarang juga, pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama," kata Ganjar di Jakarta Theater, Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Menurut dia, aparatur harus bisa menyelesaikan konflik antara warga dan petugas gabungan di wilayah itu dengan cepat.

"Apalagi aparatur mesti bisa menyelesaikan itu dengan sangat cepat," jelasnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan pemerintah perlu memanggil aktor-aktor terkait, misalnya kepala daerah.

"Dan beberapa aktornya saya kira bisa dipanggil, di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya gitu ya dan saya kira lebih cepat," ucap dia.

Baca Juga: Waketum Gerindra: Pertemuan Prabowo dengan SBY dan AHY Diikuti Wiranto serta Agum Gumelar

Ia pun mendorong pemerintah segera memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam konflik ini.

"Ya semuanya bisa dilakukan maka panggil aja, semuanya bisa dilakukan apapun kebijakannya segera panggil mereka," ucapnya.

Ganjar mengingatkan, pendapat warga yang terlibat dalam konflik tanah di Pulau Rempang itu harus didengar pemerintah.

"Jangan terlalu lama, termasuk representasi dari masyarakat karena mereka mesti kita dengarkan juga," tegasnya, seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, ketegangan antara warga Pulau Rempang dan aparat gabungan TNI dan Polri, terjadi beberapa kali karena rencana relokasi warga Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru.

Baca Juga: Sebut Kerusuhan di Pulau Rempang akibat Komunikasi yang Kurang Baik, Jokowi: Sudah Ada Kesepakatan

Warga menolak kehadiran aparat yang akan melakukan pematokan dan pengukuran lahan di Pulau Rempang yang dinilai akan menggusur permukiman mereka.

Mereka menolak relokasi 16 titik kampung tua yang dianggap telah ada sejak 1843 di Pulau Rempang, Batam. 

Relokasi ini dilakukan untuk pembangunan kawasan pengembangan investasi yang akan dijadikan Kawasan Rempang Eco-City.


 



Sumber : Kompas.com


BERITA LAINNYA



Close Ads x