Siap Penuhi Panggilan Bareskrim Hari Ini, Rocky Gerung akan Diperiksa soal Dugaan Menghina Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dittipidum Bareskrim Polri kembali memeriksa pengamat politik Rocky Gerung di Jakarta pada hari ini,  Rabu (13/8/2023).

Tim penasihat hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, mengatakan pada pemeriksaan hari ini kliennya siap hadir untuk memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri.

"Insyaallah (hadir)," kata Haris saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Baca Juga: Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, Begini Peran Mereka

Menurut Haris, pemeriksaan klarifikasi terhadap Rocky Gerung sudah masuk ke materi dari pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Iya, (soal itu)," ujar Haris.

Sebelumnya, Rocky Gerung telah memenuhi panggilan penyidik untuk diminta klarifikasinya terkait penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian pada Rabu (6/9/2023).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 97 pertanyaan kepada Rocky Gerung. 

Dari 97 pertanyaan itu, 47 di antaranya sudah ditanyakan pada pemeriksaan pertama. Pertanyaan itu diketahui terkait beberapa berita yang dianggap bohong oleh pelapor, seperti tentang kelapa sawit dan China.

Baca Juga: Rocky Gerung Datang Sendirian ke Bareskrim: Kata Jokowi Masalah Kecil, Kenapa Dibawa ke Markas Besar

"Itu yang menjadi objek bahwa itu berita bohong, tentu saja inilah yang menjadi bahan kami untuk proses penyelidikan lebih lanjut," ucap Djuhandhani.

Adapun kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor atas nama Rocky Gerung sudah masuk tahap penyidikan. Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan klarifikasi dalam rangka penyelidikan.

Sejauh ini, total ada 24 laporan polisi yang diterima Polri terkait Rocky Gerung, dan sudah dibuat berita acara interview sebanyak 72 saksi.

"Telah di berita acara interview 72 saksi dan 13 saksi ahli," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

Adapun 24 laporan polisi tersebut berasal dari Bareskrim sebanyak 2 laporan, 3 laporan di Polda Metro Jaya, 11 laporan dari Polda Kalimantan Timur, 3 laporan di Polda Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan 2 laporan polisi lainnya.

Baca Juga: Tak Hadir, Sidang Gugatan Perdata Rocky Gerung yang Dinilai Hina Jokowi Ditunda 2 Pekan

Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat di beberapa wilayah. Di Bareskrim Polri, salah satu pelapor dari Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Laporan yang diterima penyidik terkait dugaan pelanggaran tidak pidana Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Joko Widodo untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh.

Selanjutnya terkait pernyataan Rocky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau people power mulai 10 Agustus 2023 jika Pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden.

Kemudian terkait pernyataan Rocky yang menyebut bahwa Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan Ibu Kota Negara (IKN) untuk mempertahankan legacy-nya.

Baca Juga: Tak Perlu Repot Cari Delik Pidana, Polisi Diminta Terapkan Restorative Justice di Kasus Rocky Gerung