Mulai Pekan Ini, Tiap Puskesmas di Jakarta Wajib Cek Kualitas Udara dan Dilaporkan ke Kemenkes

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh Puskesmas yang ada di wilayah DKI Jakarta, agar memeriksa kualitas udara secara rutin. Pemeriksaan kualitas udara itu bisa dilakukan dengan alat sanitary kit.

Jika hasilnya udara mengandung polutan yang tinggi, selanjutnya petugas Puskesmas harus mengirimkan sampel itu ke laboratorium kesehatan untuk memeriksa sumber polusi udara. Upaya itu sebagai bagian pemetaan data terkait polusi udara.

"Mulai pekan depan saya minta diukur setiap pekan. Dengan itu, laporannya kita tahu di semua Puskesmas di DKI Jakarta mana yang polusi udaranya tinggi," kata Budi di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Minggu (27/8/2023).

Budi menjelaskan, dengan data yang didapat dari pemantauan kualitas udara setiap hari, pemerintah pusat bisa mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi sektor-sektor penghasil emisi terbesar di Jakarta.

Baca Juga: Jokowi Resmikan LRT Jabodebek Hari Ini, Berharap Bisa Kurangi Macet dan Polusi

Sejauh ini, lanjutnya, ada tiga penyebab polusi udara terbesar di Ibu Kota. Yakni transportasi, pembangkit listrik tenaga uap yang memakai bahan bakar batu bara, dan industri-industri yang menggunakan batu bara atau bahan bakar karbon lainnya.

"Dengan demikian, kami bisa mengusulkan misalnya untuk daerah Jakarta Selatan dibereskan mobil, Jakarta Barat karena banyak pabrik dari Tangerang itu yang mesti dibereskan," tutur Budi.

Ia juga mengimbau masyarakat yang berkegiatan di luar rumah, agar memakai masker untuk meminimalisir terhirupnya partikel beracun yang ada di udara.

"Kalau sudah kena (penyakit paru-paru) harus ke dokter. Langkah paling penting mencegah, kalau bisa lebih banyak orang pakai kendaraan umum," ucap budi.

Diberitakan Kompas.TV sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin juga menyatakan setiap Puskesmas yang ada di wilayah dengan tingkat polusi udara tinggi, kini dilengkapi dengan alat spirometri.

Baca Juga: Soal Usulan Ganjil Genap 24 Jam di DKI Jakarta, Heru Budi: Akan Mempersulit Aktivitas Warga

Ia menerangkan, spirometri berfungsi untuk mengukur volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Sehingga jika ada masalah kesehatan akibat polusi udara bisa terdeteksi.

"Polusi udara bisa berkontribusi pada peningkatan kasus kanker paru-paru, tuberkulosis, penyakit paru-paru kronis, asma, dan pneumonia," kata Budi kepada media usai konferensi pers ASEAN Finance-Health Ministers Meeting, Kamis (24/8/2023).

Ia mengungkap, polusi udara telah menyebabkan kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) naik 4 kali lipat hingga mencapai 200.000 orang.

"Di Jakarta sebelum pandemi COVID-19 sekitar 50.000 orang yang mengalami penyakit tersebut dan sekarang naik hingga 200.000 orang. Itu adalah akibat dari polusi udara," ujarnya.

Budi menegaskan, Kemenkes hanya bisa menangani dampak dari polusi udara. Ia meminta pihak lain terkait untuk bekerja sama mengurangi penyebab polusi. "Kemenkes bukan menangani penyebabnya, jadi posisi saya (Kemenkes) adalah mendorong agar sektor di hulu yakni sektor energi, transportasi, lingkungan hidup, supaya bisa mengurangi emisi partikel-partikel ini agar di hilir tekanannya berkurang," tuturnya.

Baca Juga: PNS di 4 Kementerian/Lembaga Ini Nikmati Kenaikan Gaji dan Tukin di 2024, Ada yang Naik 80 Persen

Di sisi lain, Budi menyebut polusi udara tak hanya dialami Jakarta. Tapi juga kota besar di negara lain. Sehingga polusi udara di Jakarta pasti bisa dikendalikan seperti yang dilakukan negara lain.

"Yang masih memberikan optimisme di kita adalah, polusi udara sudah terjadi di berbagai negara dan bisa dikendalikan," ucapnya.

China, misalnya, bisa mengatasi polusi udara dengan baik dan cepat menjelang pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.