Reshuffle Menteri Nasdem Disebut Bukan karena Pidato Surya Paloh, Pengamat Ungkap Enemies Closer

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pergantian Johnny G Plate ke Budi Arie Setiadi di Kabinet Indonesia Maju dinilai bukan karena kritik Ketua Umum Surya Paloh soal revolusi mental di acara Apel Siaga Perubahan Nasdem.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, posisi Presiden Jokowi dengan Nasdem sudah lama dingin sejak Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal cawapres. 

Pidato Surya Paloh di acara Apel Siaga Perubahan disebut juga bukan menjadi titik klimaks kesabaran Presiden terhadap Nasdem. 

Menurutnya pergantian menteri sehari setelah Surya Paloh menilai revolusi mental Jokowi belum berjalan baik hanya sebatas waktu yang kebetulan berdekatan. 

Di sisi lain, pergantian menteri ini juga harus dilakukan lantaran ada kursi menteri yang kosong setelah Johnny G Plate tersandung masalah hukum di Kejaksaan Agung.

Baca Juga: Surya Paloh Ungkit Dukungan ke Jokowi saat Acara Apel Siaga Perubahan NasDem di GBK

Burhanuddin menambahkan jika Presiden Jokowi memang ingin menyingkirkan Nasdem dari kabinet, kader lain seperti Syahrul Yasin Limpo yang duduk di Kementerian Pertanian dan Siti Nurbaya Bakar, menteri LHK dan Kehutanan juga ikut diganti. 

"Presiden Jokowi tidak melakukan reshuffle secara radikal terhadap seluruh menteri dari Nasdem. Kebetulan yang di-reshuffle menteri yang tersangkut masalah hukum. Memang bisa ditafsirkan banyak hal berkaitan dengan pergantian menteri Nasdem," ujarnya di program Kompas Petang KOMPAS TV, Senin (17/7/2023).

Lebih lanjut Burhanuddin menilai hal menarik dari pergantian menteri kali ini bukan soal kader Nasdem yang disingkirkan. Tetapi komposisi yang dipilih Presiden Jokowi.

Budi Arie Setiadi pengganti Johnny G Plate di Kominfo dalam pernyataan-pernyataannya memberikan sinyal dukungan kepada Pabowo Subianto sebagai bakal cawapres dari Partai Gerindra. 

Sedangkan Nezar Patria, yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai wakil menteri Kominfo dianggap sebagian kalangan lebih simpatik terhadap Ganjar Pranowo, bakal capres PDI Perjuangan. 

Baca Juga: Surya Paloh Temui Jokowi setelah Reshuffle, Apa yang Dibicarakan?

"Jadi seolah-olah ada saling mengawasi dalam satu kementerian," ujar Burhanuddin. 

Selain itu Presiden Jokowi juga menunjuk Djan Faridz untuk menempati posisi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Djan Faridz merupakan mantan Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. 

Saat dualisme kepemimpinan PPP, Djan yang kala itu sebagai ketua umum PPP versi Muktamar Jakarta lebih condong ke Prabowo Subianto. Sedangkan Muhammad Romahurmuziy, Ketum PPP Muktamar Surabaya mendukung pemerintahan Jokowi. 

"Djan Faridz ini dulu opisisi Pak Jokowi ketika PPP terbelah. Pemerintahan Jokowi lebih ke Romahurmuziy, Djan Faridz ada di kubu di pak Prabwoo. Jadi ini prinsip keep your friends close and your enemies closer," ujar Burhanuddin.

Baca Juga: Kader NasDem di Kabinet Diganti Relawan Jokowi, Sekjen: Biasa Saja, Kita Tidak Mikir Macam-Macam

Sebelumnya Presiden Jokowi melantik satu orang menteri dan lima wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Selain itu Kepala Negara juga melantik dua tokoh sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Meraka yang dilantik di Istana Negara, Senin (17/7/2023) yakni, Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). 

Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDT).

Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) dan Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag).

Kemudian Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai anggota Wantimpres.