Kompas TV nasional hukum

Soal Pilot Susi Air, Panglima TNI Pilih Jalur Damai: jika TNI Pakai Kekuatan, Masyarakat Jadi Korban

Kompas.tv - 12 Juli 2023, 17:49 WIB
soal-pilot-susi-air-panglima-tni-pilih-jalur-damai-jika-tni-pakai-kekuatan-masyarakat-jadi-korban
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat menerima paparan Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004, di Mabes TNI, Cilangkap, Jumat (28/4/2023). (Sumber: Puspen TNI)
Penulis : Tito Dirhantoro | Editor : Vyara Lestari

PAPUA, KOMPAS.TV - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kembali bicara soal pembebasan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens yang hingga kini masih disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.

Laksamana Yudo menegaskan bahwa pembebasan pilot Susi Air akan diupayakan melalui negosiasi damai yang dilakukan pemerintah daerah bersama tokoh agama.

"Yang jelas tetap mengutamakan negosiasi damai karena kita tidak mau jatuh korban di pihak masyarakat,” kata Yudo di Timika, Papua Tengah, Rabu (12/7/2023), dikutip dari Antara.

Yudo menjelaskan, TNI belum akan menggunakan kekuatannya untuk membebaskan pilot Susi Air. Sebab, khawatir masyarakat yang akan jadi korban. 

“Karena pasti yang jadi korban adalah masyarakat kalau TNI menggunakan kekuatannya," ucap Panglima TNI.

Baca Juga: Kata Jokowi soal Tebusan Rp5 Miliar untuk Bebaskan Pilot Susi Air dari KKB: Semua Jurus Kita Gunakan

Lebih lanjut, Yudo Margono menyoroti isu permintaan uang tebusan senilai Rp5 miliar dari KKB sebagai syarat untuk membebaskan pilot Susi Air, yang kemudian dibantah Egianus Kogoya.

Terkait hal tersebut, Panglima TNI menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengembuskan informasi tersebut. Pada kesempatan berbeda, Panglima TNI juga mempertanyakan hal yang sama.

"Makanya saya tanya media dari mana isu itu berasal. Waktu itu ada yang tanya di (Kantor) Wapres, aku juga enggak dapat info," ucap Panglima TNI.

Panglima mengatakan, sejauh ini pihaknya terus memonitor proses negosiasi yang dilakukan Pj Bupati Nduga.


Sebelumnya, permintaan uang tebusan sebesar Rp5 miliar dari KKB pimpinan Egianus Kogoya itu dilontarkan Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

Benny mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi lewat proses negosiasi. Pemerintah daerah, kata dia, sedang menyiapkan uang yang diminta Egianus Kogoya tersebut.

"Sebetulnya, terkait hal itu, Pemda sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya,” kata Benny, seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/6/2023).

“Beberapa saat setelah penyanderaan, muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI, yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan, dan bahan medis.”

Baca Juga: Kapolda Papua Akui Tidak Ada Permintaan Uang Tebusan Dari Penyandra Pilot Susi Air

Menurut Benny, uang tebusan yang diminta Egianus Kogoya sebesar Rp5 miliar. Namun, saat pihaknya hendak mencoba komunikasi, KKB Egianus Kogoya tidak membuka ruang negosiasi. 

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun, sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini, KKB Egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," ujar Benny.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengakui KKB pimpinan Egianus Kogoya tak pernah meminta uang tebusan senilai Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens.

Ia mengatakan hanya pernah memberikan arahan kepada Pj Bupati Nduga untuk menyiapkan sejumlah uang apabila proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air membuahkan hasil.

Fakhiri menyampaikan hal tersebut untuk menghindari upaya represif yang dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa, baik dari sisi aparat keamanan ataupun masyarakat.

"Saya sudah sampaikan bahwa Egianus dan kelompoknya tidak pernah meminta uang itu," kata Fakhiri di Jayapura, Senin (10/7/2023).

Baca Juga: Egianus Kogoya Bantah KKB Minta Rp5 Miliar untuk Nyawa Pilot Susi Air: Omong Kosong!

Menurut Fakhiri, waktu itu dirinya menyampaikan jika perlu menyiapkan uang untuk KKB Egianus Kogoya, nilainya tidak lebih dari Rp5 miliar.

"Jadi saya bilang saat itu, kalau mereka membutuhkan uang, yang penting tidak lebih dari Rp5 miliar, ya pemerintah siapkan saja,” ujar Fakhiri.

 

 




Sumber : Kompas TV/Antara


BERITA LAINNYA



Close Ads x