Kompas TV nasional peristiwa

Dirjen HAM Sebut Kasus Anak Diperkosa 11 Orang di Sulteng Memilukan: Masuk TPKS, Usut Transparan

Kompas.tv - 3 Juni 2023, 12:55 WIB
dirjen-ham-sebut-kasus-anak-diperkosa-11-orang-di-sulteng-memilukan-masuk-tpks-usut-transparan
Ilustrasi pemerkosaan (Sumber: Shutterstock via Kompas.com)
Penulis : Dian Nita | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra memandang kasus anak perempuan 15 tahun di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang diduga diperkosa 11 orang merupakan peristiwa yang memilukan.

Oleh karena itu, ia berharap para tersangka yang melakukan perbuatan keji itu dapat dihukum seadil-adilnya. Dirjen HAM juga meminta polisi mengusut kasus tersebut secara transparan.

“Kami yakin aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini sampai tuntas secara transparan  dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak korban sehingga para pelaku perbuatan keji itu akan dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Dhahana dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Sabtu (3/6/2023).

Menurut Direktur Jenderal HAM, APH tidak perlu ragu untuk mempertimbangkan UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai acuan dalam mendalami perkara.

“Jelas bahwa Pasal 4 Ayat (2) UU 12 Tahun 2022 tentang TPKS disebutkan perkosaan atau persetubuhan terhadap anak dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” terangnya.

Dhahana menyatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan DP3A Pemprov Sulawesi Tengah guna mendorong upaya-upaya pemenuhan HAM bagi anak perempuan yang menjadi korban kasus ini.

Baca Juga: Temui Orang Tua Korban Pemerkosaan di Sulteng, LPSK Siap Dampingi Korban!

“Kami sudah minta Pak Direktur Yankomas agar segera berkoordinasi dengan DP3A Pemprov Sulawesi Tengah dan seluruh pihak terkait untuk menjamin mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi anak perempuan yang menjadi korban, utamanya hak atas kesehatan fisik dan psikis,”jelasnya.

Lebih lanjut, Dhahana juga mengungkapkan Direktorat Jenderal HAM bersama para pemangku kepentingan lainnya tengah menggodok peraturan pelaksana UU TPKS setingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.



Sumber : Kompas TV

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.